Jakarta, Rakyat45.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meyakini pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan menjadi langkah strategis dalam mempercepat kemajuan Tanah Papua di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Ribka, komite tersebut tidak hanya bertugas mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga, tetapi juga memastikan seluruh program pembangunan yang dibiayai oleh APBN benar-benar berdampak bagi masyarakat Papua.
“Komite Eksekutif memiliki peran ganda. Kami bertugas mengoordinasikan percepatan pembangunan di enam provinsi di Tanah Papua, sekaligus memastikan seluruh program kementerian/lembaga berjalan selaras dan dilaporkan secara berkala kepada Presiden,” ujar Ribka dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (11/10/2025) dilansir dari antara.
Ribka menegaskan, pembentukan Komite Eksekutif Otsus Papua merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam menjalankan visi Indonesia Emas 2045, dengan menempatkan Papua sebagai bagian penting dalam peta pembangunan nasional.
Ia menjelaskan bahwa seluruh program yang bersumber dari APBN harus disinergikan agar tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menekankan pembangunan merata di seluruh Indonesia.
“Ini amanah besar. Kami ingin memastikan setiap kebijakan berpihak kepada rakyat Papua — agar Papua maju, sejahtera, dan menjadi bagian dari kemajuan bangsa,” tegas Ribka.
Sebagai anggota Komite yang melapor langsung kepada Presiden, Ribka menilai pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dan tokoh-tokoh lokal dalam perencanaan serta pengawasan program Otsus.
Pengamat politik dari Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai penunjukan Ribka Haluk sebagai anggota Komite Eksekutif Otsus Papua adalah keputusan yang sangat tepat.
Menurutnya, sosok Ribka yang sudah lama berkecimpung dalam urusan pemerintahan daerah dan memiliki kedekatan emosional dengan Papua akan memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Dengan pengalaman dan kepedulian Ribka Haluk, pelaksanaan program Otsus akan lebih efektif dan berkeadilan. Papua membutuhkan figur yang mampu menjembatani pusat dan daerah,” ujar Fernando.
Ia juga menambahkan bahwa dengan optimalisasi dana otonomi khusus dan pengawasan yang terkoordinasi, pembangunan Papua akan lebih terarah dan mampu menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik ketua dan sembilan anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2025, yang menetapkan pembentukan komite khusus untuk mempercepat pembangunan di enam provinsi Papua.
Komite ini diketuai oleh Velix Vernando Wanggai, dengan sembilan anggota lain yang berasal dari berbagai latar belakang pemerintahan, militer, dan tokoh masyarakat Papua.
Susunan Komite Eksekutif Otsus Papua:
- Velix Vernando Wanggai – Ketua
- John Wempi Wetipo – Anggota
- Ignatius Yogo Triyono – Anggota
- Paulus Waterpauw – Anggota
- Ribka Haluk – Anggota
- Ali Hamdan Bogra – Anggota
- Gracia Josaphat Jobel Mambrasar – Anggota
- Yanni – Anggota
- John Gluba Gebze – Anggota
- Juharson Estrella Sihasale – Anggota
Dengan terbentuknya Komite Eksekutif ini, pemerintah berharap percepatan pembangunan di Tanah Papua dapat berjalan lebih fokus, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Papua bukan hanya bagian dari Indonesia, tapi juga simbol keberagaman dan kekayaan bangsa. Saatnya kita bekerja lebih cepat agar masyarakat Papua merasakan hasil pembangunan secara nyata,” tutup Ribka Haluk.
Informasi lebih lengkap tentang prinsip editorial kami bisa dibaca di Kebijakan Redaksi.
