Bengkalis, Rakyat45.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bengkalis melayangkan ultimatum keras kepada Bupati Bengkalis. Mereka menuntut agar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) segera dicopot dari jabatannya dalam waktu 2×24 jam.
Tuntutan ini muncul buntut dari berbagai persoalan yang dinilai tak kunjung diselesaikan, termasuk buruknya pelayanan kapal Roll on Roll off (RoRo) serta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai pengelolaan retribusi di lingkungan Dishub Bengkalis.
Aksi demonstrasi digelar pada Jumat (17/10/2025) di halaman Kantor Dinas Perhubungan Bengkalis. Massa PMII bersama sejumlah sopir truk menilai Kadishub gagal memberikan pelayanan publik yang layak. Dalam aksinya, massa bahkan menyegel pintu kantor dan memberikan “hadiah” rok wanita sebagai simbol kritik terhadap kepemimpinan yang dianggap lemah.
“Kami beri tenggat 2×24 jam kepada Bupati untuk mencopot Kadishub. Kalau tidak, kami akan kembali turun dengan massa lebih besar,” tegas Syahrul Nizam, Koordinator Lapangan PMII Bengkalis.
PMII juga menyoroti hasil audit BPK yang mengungkap kejanggalan dalam pengelolaan retribusi pelabuhan. Mereka menilai hal itu menunjukkan lemahnya transparansi dan pengawasan di tubuh Dishub.
Selain itu, persoalan antrean panjang kendaraan di pelabuhan RoRo hingga bermalam disebut menjadi bukti buruknya manajemen Dishub Bengkalis.
“Masalah RoRo tidak selesai, temuan BPK pun belum ditindaklanjuti. Jika terus dibiarkan, masyarakat bisa menilai Bupati justru melindungi pejabat yang gagal,” kata Mizan, salah satu orator aksi.
PMII menegaskan akan terus mengawal isu pelayanan publik dan transparansi tata kelola keuangan di Bengkalis. Mereka berharap Bupati segera mengambil langkah tegas agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tidak semakin menurun.**
Informasi lebih lengkap tentang prinsip editorial kami bisa dibaca di Kebijakan Redaksi.
