Rakyat45.com, Siak – Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai bagian dari upaya penguatan implementasi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (P5HAM) di daerah.
Agenda kunjungan tersebut dikemas dalam kegiatan kuliah umum bertema penguatan kapasitas HAM, yang digelar di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat, Sabtu (13/12/2025). Kegiatan ini diikuti oleh pelajar, mahasiswa, serta masyarakat umum.
Kedatangan Menteri HAM disambut langsung oleh Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Siak. Dalam sambutannya, Bupati Afni menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan nilai-nilai HAM di daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri di Kabupaten Siak. Ini menjadi momentum penting untuk memperluas pemahaman HAM, khususnya bagi generasi muda dan masyarakat,” ujar Bupati Afni.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Afni juga memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi daerahnya dalam pemenuhan hak dasar masyarakat, terutama akses pendidikan, air bersih, dan layanan kesehatan.
Ia mencontohkan kondisi sejumlah wilayah seperti Kecamatan Minas dan Kandis, di mana akses menuju sekolah negeri berada di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Situasi tersebut berdampak pada keterbatasan infrastruktur dasar bagi masyarakat.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah, sehingga membutuhkan koordinasi dan dukungan lintas kementerian serta lembaga terkait.
“Bukan berarti pemerintah daerah tidak ingin membangun, namun wilayah tersebut berada di kawasan HGU dan HTI yang membutuhkan proses panjang di tingkat kementerian untuk pelepasan hak,” jelasnya.
Bupati Afni menegaskan bahwa hak atas tanah, pendidikan, air bersih, udara sehat, serta layanan kesehatan merupakan hak asasi paling mendasar yang wajib dihadirkan oleh negara, meskipun kewenangannya tidak sepenuhnya berada di pemerintah daerah.
Menanggapi hal itu, Menteri HAM RI Natalius Pigai mengapresiasi komitmen dan keterbukaan Pemerintah Kabupaten Siak dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.
Ia berharap berbagai program pemerintah, termasuk kebijakan nasional yang dicanangkan Presiden, dapat diimplementasikan secara optimal hingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
“Saya berharap apa yang disampaikan hari ini dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Natalius Pigai
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan membutuhkan kehadiran dunia usaha, namun harus dijalankan dengan prinsip pembangunan berbasis HAM, memperhatikan aspek lingkungan, budaya lokal, serta melibatkan partisipasi masyarakat.
“Kehadiran perusahaan harus memberikan manfaat nyata. Indikator kesejahteraan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat harus meningkat. Pembangunan harus menguntungkan rakyat, negara, dan dunia usaha secara adil dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Kegiatan kuliah umum ini diikuti sekitar 1.500 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar Kabupaten Siak, serta diakhiri dengan sesi dialog interaktif sebagai bagian dari upaya penguatan pemahaman HAM di tingkat lokal.
Kunjungan kerja Menteri HAM RI ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.***
