BANDA ACEH, RAKYAT45.com – Berkali-kali pemerintah Aceh bicara dan buat iklan di media, masyarakat tetap aja kebingungan dengan informasi yang jelas dari pemerintah Aceh.
Karenakan tidak adanya arahan yang jelas dari pimpinan Daerah. Terakhir Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat mengunjungi RSUZA memberikan informasi ke publik, bahwa Rumah sakit plat merah itu belum memiliki peralatan yang cukup. Pengadaan nya membutuhkan anggaran Rp 15 Milyar, untuk penambahan alat, itu pun belum jelas sumber uangnya,” kata Zulfikar Muhammad Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Minggu 15 Maret 2020.
Koalisi NGO HAM menilai ada yang gagap pada level pimpinan daerah dalam mengambil langkah-langkah strategis menangani wabah ini.
“Informasi ketidak cukupan alat itu justru membuka peluang kepanikan dalam masyarakat. bahwa sebenarnya Pemerintah Aceh belum serius dan terkesan menganggap remeh dengan kemungkinan wabah itu sampai ke Aceh.
Koalisi NGO HAM memberi peringatan keras kepada Pemerintah Aceh agar hal-hal seperti memberi informasi yang dapat membuat kepanikan, tidak tersambungnya nomor HP pelaporan masyarakat di RSUZA dan tumpang tindih informasi yang membingunkan masyarakat, agar tidak terjadi lagi ke depan,” harap Direktur NGO HAM itu.
Menurut Zulfikar Muhammad, hasil evaluasi Koalisi NGO HAM terhadap kesiapan pemerintah menghadapi wabah Covid-19 sangat buruk.
“Lemah nya pusat center informasi pemerintah Aceh dalam mensosialisasikan Covid-19 ke semua lapisan masyarakat sampai hari ini belum ada penyebaran SMS kesemua pengguna HP di Aceh tentang pencegahan dan penanganan covid-19,” jelas Zulfikar.
Ditambahkan, padahal diketahui bahwa Covid-19 dapat masuk dengan mudah karena interaksi masyarakat. Tidak adanya protokol pelaporan mulai dari hulu ke hilir, Pemerintah Aceh seharusnya menyusun skema pelaporan mulai dari tingkat Desa sampai tingkat Propinsi, dengan menugaskan secara khusus mulai kader Posyadu, Bides, Pukesmas, rumah sakit Kabupaten sampai ke rumah sakit Provinsi.
Kader Posyandu dapat ditugas secara rutin setiap hari untuk mengajari atau mengingatkan masyarakat tentang kebersihan diri dan lingkungan.
Dengan tidak adanya rencana khusus atas potensi terjadi penyebaran virus Covid-19 secara khusus, wabah menyebar di satu komplek pemukiman padat penduduk dan hunian kumuh, tentu harus dipikirkan secara khusus.
Perencanaan itu penting kata Zulfikar, perencanaan apakah perlu dilakukan evakuasi atau tidak, jika di evakuasi kemana dan jika tidak di evakuasi, langkah apa yang harus di ambil untuk pemukiman tersebut.
Pusat informasi yang jelas, sangat berguna untuk mengendalikan berbagai potensi informasi hoax yang akan menimbukan kepanikan ditengah-tengah masyarakat.
Armada pengankutan pasien yang disertai fasilitas pelindung bagi tenaga keperawatan atau tenaga medis yang membawa pasien dari daerah asalnya ke pusat penanganan di RSUZA.
Penting bagi Pemerintah Aceh untuk melihat berbagai hal agar kemungkinan terburuk itu tidak terjadi, itu hanya bisa terjadi dengan melibatkan semua pihak secara konkrit baik itu media, mahasiswa dan perangkat Gampong.
Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, meminta Pemerintah Aceh jangan omong aja ingin melibatkan, tapi tidak ada kerja konkritnya,” pungkas Zulfikar Muhammad.
Sumber: riaukontras.com
