Lurah DPP Patri,Transmigrasi Dan Pendekatan Budaya

RAKYAT45.COM – Kelompok Kerja Pertanahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia (PATRI) merasa beruntung memiliki mitra aktivis LSM yang juga mantan sekretaris jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Bagaimanapun, bergabungnya Emilianus (Emil) Kreden telah membuka perspektif baru. Selama ini kita melihat isu trans secara sepihak, yaitu dari sisi ‘kita’, karena solidaritas yang kuat dan ruang sosial yang terbatas. Namun, di luar sana ada sisi dia dan sisi kita.

Kita merasa sulit untuk memahami sisi dia. Kita menjaga jarak dan bersembunyi di balik seragam zona nyaman kita.

Jadi saya tidak serta merta ‘menyalahkan’ perspektif birokrasi untuk ‘gaya LSM’.

Dengan ruang dialog yang terbatas, para pejabat tidak terbiasa bekerja sama dengan LSM. Kesan saya adalah bahwa mereka menghindari mereka. Waktu dan pengalaman akan memberi tahu mereka.

Hasil reformasi.

Seperti diketahui, peluang-peluang baru muncul bagi masyarakat sipil setelah reformasi 1998.

Salah satunya adalah berkembang pesatnya kelompok-kelompok penekan LSM. Karena sikap positif dan kebebasan pers, kelompok penekan LSM dengan cepat mendapatkan popularitas.

Memang, ada beberapa tipologi, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Ada tipologi LSM emansipasi, LSM ini sudah ada jauh sebelum Orde Baru.

Fungsi mereka adalah untuk membantu menciptakan kesadaran agar masyarakat dapat mandiri dalam memecahkan masalah mereka sendiri. Mereka “sangat sederhana” dan bekerja tanpa publisitas.

Beberapa LSM mengkhususkan diri pada penelitian (studi dan publikasi). Kegiatan mereka terutama terdiri dari penelitian dan peningkatan kesadaran melalui seminar dan penerbitan buku-buku praktis non-akademis.

Sayangnya, sejak rezim baru hingga saat ini, para birokrat menjadi semakin sadar bahwa LSM adalah kelompok penekan. Hal ini karena aksi mereka mudah terlihat.

Hal ini karena aksi mereka mudah terlihat di media massa. Mereka menyadarkan masyarakat dan mengkritik kebijakan dengan cara yang sangat radikal. Mereka kemudian memobilisasi massa untuk melakukan protes. Hasilnya, para pejabat dan birokrat, terutama yang merasa dirugikan, berbalik menentang gaya LSM ini.

Apa yang kurang dalam Keidanren saat ini?

Ada satu klausul kecil. Sejauh ini, proses perencanaan migrasi adalah sesuatu yang bersifat ‘paten’ birokratis. Perwakilan Trans dan pemimpin lokal tidak pernah dilibatkan dalam diskusi.

Padahal dunia sudah banyak berubah sekarang. Hal ini menyebabkan kecemburuan sosial, yang pada gilirannya menyebabkan sengketa tanah.

Oleh karena itu, pendekatan budaya dalam proses perencanaan, pemukiman dan integrasi sosial haruslah tulus, dengan melibatkan.

BACA JUGA: H. Herman Deru Menghadiri Pelantikan Pengurus DPW Pujakesuma Sumsel