Pekanbaru, Rakyat45.com – Pemerintah Provinsi Riau mengungkapkan sejumlah capaian penting di sektor kesehatan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur, Senin (9/12/2024).
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufiq OH, mengungkapkan apresiasi atas kunjungan ini. Ia menilai momen ini strategis untuk menyampaikan perkembangan prioritas pembangunan kesehatan di Riau.
“Kunjungan ini menjadi kesempatan penting untuk mendiskusikan tantangan dan capaian di bidang kesehatan, kesejahteraan, serta pembangunan sumber daya manusia,” kata Taufiq.
Dalam laporannya, Taufiq menjelaskan bahwa Pemprov Riau mengalokasikan Rp1,27 triliun dari APBD 2024 untuk sektor kesehatan. Hingga November 2024, realisasi anggaran telah mencapai 70,95%, dengan progres fisik sebesar 89,76%.
“Komitmen kami diwujudkan melalui pengalokasian anggaran ini. Realisasi anggaran yang signifikan menunjukkan upaya kami dalam memperbaiki layanan kesehatan bagi masyarakat,” paparnya.
Salah satu prestasi yang disoroti adalah penurunan angka stunting. Provinsi Riau berhasil menurunkan prevalensi stunting hingga 13,6% pada 2023, lebih baik dari rata-rata nasional sebesar 14%.
“Kami optimis target menurunkan angka stunting hingga di bawah 10% pada akhir 2024 bisa tercapai. Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk menciptakan generasi sehat dan berkualitas,” tegas Taufiq.
Prestasi lain yang diraih adalah pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan 98,9%. Semua kabupaten/kota di Riau telah mencapai predikat UHC, melampaui target nasional sebesar 98% sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.
“Predikat UHC ini memastikan hampir seluruh masyarakat Riau terlindungi oleh layanan kesehatan, sebuah pencapaian yang membanggakan,” tambahnya.
Pemprov Riau juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat rentan, termasuk penyandang gangguan jiwa (ODGJ) dan warga tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Anggaran khusus dialokasikan untuk menjamin mereka mendapatkan akses layanan kesehatan.
“Kami menyediakan bantuan jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat tidak mampu, termasuk untuk penyandang ODGJ dan mereka yang belum memiliki NIK. Ini adalah langkah kami dalam memastikan inklusivitas dalam pelayanan kesehatan,” tutup Taufiq.
Dengan berbagai capaian tersebut, Pemprov Riau menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor kesehatan. Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat.
