Jakarta, Rakyat45.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengajak seluruh elemen bangsa untuk memanfaatkan peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada 10 Desember sebagai momen penting memperkuat komitmen dalam melindungi hak-hak dasar rakyat Indonesia.
“Peringatan ini adalah saat yang tepat bagi kita semua untuk bersama-sama memastikan hak asasi manusia terpenuhi tanpa terkecuali,” ujar Puan dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (10/12).
Puan menegaskan, HAM mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak atas pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, hingga kesempatan kerja yang setara. “HAM tidak hanya tentang kebebasan politik, tetapi juga hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan,” jelasnya.
Meski begitu, Puan menyadari masih ada tantangan besar dalam memastikan pemenuhan HAM bagi semua lapisan masyarakat. Kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, anak jalanan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat sering kali belum mendapatkan perhatian optimal dalam berbagai kebijakan.
“Pemerintah harus proaktif memastikan kelompok-kelompok ini mendapatkan hak yang sama. Hak pendidikan, kesehatan, hingga keadilan hukum harus dapat diakses oleh mereka tanpa diskriminasi,” tegas Ketua DPR RI dua periode itu.
**Peran Negara dan Kolaborasi Semua Pihak**
Puan juga menyerukan pentingnya peran negara dalam memenuhi hak masyarakat, terutama kelompok termarjinalkan. “Negara wajib hadir memberikan layanan kesehatan yang terjangkau, pendidikan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, dan peluang kerja yang bermartabat,” katanya.
Menurutnya, perjuangan HAM membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat. “Setiap pihak harus mengambil peran aktif dalam memastikan HAM tegak di seluruh aspek kehidupan. DPR akan terus mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat,” tambahnya.
Tema Hari HAM Sedunia 2024, *“Our Rights, Our Future, Right Now”*, menjadi pengingat bahwa hak asasi manusia harus diwujudkan segera, termasuk bagi masyarakat terdampak konflik global seperti Palestina dan Ukraina.
“Kita harus merefleksikan bahwa pelanggaran HAM masih terjadi di berbagai belahan dunia. Momentum ini harus menjadi pemacu bagi Indonesia dan dunia untuk lebih aktif menegakkan keadilan,” ujar Puan.
**Harapan pada Kementerian Hak Asasi Manusia**
Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Puan menilai keberadaan Kementerian Hak Asasi Manusia akan memperkuat penegakan HAM di Indonesia. Kementerian ini diharapkan dapat mengoptimalkan perlindungan bagi kelompok rentan, memperbaiki mekanisme pengaduan HAM, dan meningkatkan akses layanan dasar masyarakat.
“Kami di DPR juga mendukung langkah ini melalui pembentukan komisi baru khusus bidang HAM,” jelas Puan.
Puan berharap peringatan Hari HAM Sedunia tahun ini dapat menjadi pengingat pentingnya kesetaraan dan persatuan di masyarakat. “Mari kita jadikan momen ini untuk memperjuangkan dunia yang lebih adil, damai, dan bermartabat bagi semua. Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa memastikan setiap orang hidup dengan hak-hak yang terpenuhi,” pungkasnya.
