Bengkalis, Rakyat45.com – Anggota Komisi XII DPR RI Iyeth Bustami, mendorong percepatan realisasi jaringan listrik bawah laut, sehingga adanya kesetaraan kualitas sistem kelistrikan antara Pulau Bengkalis dengan Pulau Sumatera.
“Kami mendorong percepatan jaringan listrik PLN bawah laut, dari pulau sumateri ke pulau Bengkalis. Karena saat ini di pulau Bengkalis mengalami krisis energi listrik berkepanjangan yang disebabkan oleh pasokan listrik melalui tenaga PLTD yang tidak mampu menopang kebutuhan listrik,” ujar anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)DPR RI usai meninjau pembangunan Gardu Induk di Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis, Selasa (10/6/2025) sore tadi.
Iyet yang berasal dari Daerah Pemilihan Riau 1 menyebutkan, penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) untuk meningkatkan kualitas pelayanan listrik, khususnya di Pulau Bengkalis memiliki beberapa kekurangan, antara lain, kapasitas pembangkit yang sudah sangat besar, sehingga sangat terdampak pada polusi udara dan polusi suara.
Ia juga menilai, kondisi itu belum mendukung Indonesia menuju Net Zero Emision, dengan program dedieselisasi yang menggunakan Pembangkit dengan Energi Baru dan Terbarukan.
Menurut perempuan kelahiran Bengkalis, biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk mesin Diesel yang sangat tinggi, hal ini disebabkan oleh kebutuhan BBM jenis solar, yang pertahunnya bisa mencapai 35 juta liter per-tahun. ini artinya penggunaan PLTD dapat menghabiskan anggaran yang cukup besar, bila dibandingkan dengan menggunakan listrik interkoneksi melalui pembangunan jaringan listrik bawah laut.
Selain menindaklanjuti aspirasi masyarakat di Pulau Bengkalis karena seringkali terjadi pemadaman bergilir, maka Iyet Bustami meminta PLN pusat melakukan percepatan realisasi jaringan listrik bawah laut ini, sesuai dengan yang tertuang dalam RUPTL PLN Tahun 2021-2030 dan dalam rangka mendukung penguatan sistem ketenagalistrikan di Provinsi Riau.
“Maka kami merekomendasikan agar PLN mempercepat realisasi Proyek Kabel Laut Demi Ketahanan Listrik Bengkalis. Ketahanan listrik di Pulau Bengkalis menjadi perhatian utama seiring meningkatnya kebutuhan daya hingga 28 MW, sementara kapasitas PLTD hanya sekitar 27 MW.
“Untuk mencegah pemadaman bergilir, PLN, kami minta segera mempercepat pembangunan kabel laut yang akan menghubungkan Bengkalis dengan jaringan kelistrikan Sumatera. Proyek ini harus menjadi prioritas strategis dan ditargetkan tuntas sebelum 2027, agar masyarakat Bengkalis memperoleh akses listrik yang stabil, efisien, dan berkelanjutan,” harapnya.
Ia juga menyatankan, agar Gardu Induk 150 kV yang belum beroperasi, perlu tindakan cepat dan koordinasi kintas instansi, sehingga pada tahun 2025, Gardu Induk (GI) Buruk Bakul dan Bengkalis yang dirancang untuk menopang sistem interkoneksi 150 kV belum juga beroperasi.
Padahal menurut Iyet, kehadiran GI sangat krusial untuk memperkuat ketahanan sistem dan mendukung penyaluran daya secara merata. Keterlambatan ini diduga akibat kendala perizinan di kawasan hutan lindung. Diperlukan percepatan proses administrasi serta koordinasi lintas instansi agar pembangunan GI tidak menjadi hambatan utama dalam menjamin pasokan listrik yang andal.
Ia juga meminta PLN menyiapkan strategi penyangga untuk mencegah pemadaman bergilir selama masa transisi. PLN juga kami minta tidak hanya berfokus pada proyek jangka panjang, tetapi juga menyiapkan strategi jangka pendek, yang konkret untuk menjaga ketahanan listrik di Bengkalis selama masa transisi,” tegasnya.
Karena menurut Iyet, daya PLTD yang saat ini dipaksakan mendekati batas maksimal, bakal menimbulkan risiko blackout, jika tidak diantisipasi. Sistem penyangga sementara, peningkatan efisiensi operasi, dan dukungan teknis dari Unit Induk Distribusi Riau menjadi langkah strategis yang harus segera dijalankan agar masyarakat tidak mengalami pemadaman bergilir.
“Kami juga meminta tata kelola proyek harus Tmtransparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Seluruh proyek kelistrikan di Bengkalis, termasuk pembangunan kabel laut dan GI, harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan,” harapnya.
Iyet mengharakan, agar PLN memastikan bahwa proses lelang, perizinan, hingga pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan, serta melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat utama. Program CSR untuk warga sekitar PLTD dan pemerataan tegangan listrik hingga ke ujung pulau harus menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan energi dan pelayanan publik yang berkualitas.
“Dengan percepatan jaringan listrik bawah laut ke Pulau Bengkalis kami harapkan adanya kesetaraan kualitas dengan listrik yang berada di Pulau Sumatera dan salah satu bentuk upaya untuk menuju Net Zero Emision dengan program dedieselisasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah,” tegasnya.**(rls).
