Bengkalis, Rakyat45.com – Selasa sore PC PMII Kabupaten Bengkalis menghadiri undangan dialog dari dishub yang mana dalam dialog tersebut dihadiri oleh Kepala Dishub beserta jajaran, Anggota DPRD Kab. Bengkalis Rindra Wardana Alias Iyan kancil, kemudian dari unsur mahasiswa PMII, GMNI, HMI, HIMAPERSIS dan BEM POLBENG. Kemudian kepala DISHUB menyampaikan bahwa permasalahan utama Roro ini yang diketahui oleh DISHUB sendiri hanya 4 yakni “adap dari pengguna jasa dan petugas, sistem penjualan tiket, kekurangan armada, tiket murah”. ucap Kadishub
Sementara itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bengkalis menegaskan bahwa pelayanan Roro memiliki permasalahan yang kompleks, Bukan hanya soal kapal yang terbatas, tapi mulai pungli, free pass, informasi layanan publik hingga sistem pemeliharaan dermaga. Artinya Sistem E-Tikecting yang digadang-gadang kan oleh pihak dishub tidak cukup untuk menjawab persoalan-persoalan ini, melainkan hanya salah satu bagian dari solusi perbaikan masalah yang ada pada sistem pengelolaan dan manajemen yang lemah. Hal ini disampaikan Ketua Umum PMII Bengkalis, Syahrul Mizan, dalam dialog resmi bersama Dinas Perhubungan (Dishub), DPRD, dan organisasi mahasiswa pada Senin (16/9/2025).
Menurut Mizan, akar persoalan layanan Roro tidak cukup diselesaikan dengan e-ticketing. “Selama tata kelola Dishub masih lemah, transparansi informasi minim, dan kedisiplinan petugas lapangan rendah, maka e-ticketing tidak akan menjawab persoalan mendasar. E-ticketing hanya instrumen, bukan jawaban final,” ujarnya.
PMII menilai krisis layanan Roro yang kerap terjadi lebih disebabkan lemahnya manajemen, praktik pungli dan free pass, hingga tidak adanya mitigasi krisis armada. Oleh sebab itu, PMII Bengkalis mendorong sejumlah langkah konkret, di antaranya pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar pengelolaan lebih profesional, pembentukan satgas gabungan Forkopimda bersama mahasiswa untuk mengawasi pungli dan penyerobotan antrian, serta pembuatan posko pengaduan masyarakat di pelabuhan.
DPRD Bengkalis yang turut hadir alias iyan kancil dalam dialog tersebut juga mengingatkan agar Dishub tidak hanya fokus pada solusi teknis, melainkan memperbaiki etika dan kedisiplinan petugas, termasuk memberikan sanksi tegas bagi oknum yang bermain di lapangan.” ujarnya
Sementara itu, Dishub berkomitmen menindaklanjuti sejumlah usulan, termasuk peningkatan transparansi informasi publik, rotasi petugas, percepatan kajian pembentukan BLUD, serta penyusunan sistem e-ticketing dengan mekanisme yang lebih terbuka.
Namun, PMII bersama mahasiswa lainnya menegaskan bahwa komitmen Dishub harus segera diwujudkan. “Jika tidak ada langkah konkrit dan signifikan diwaktu dekat ini dari Dishub untuk itu kami menekankan bahwa akan kembali turun ke jalan menuntut Kepala Dishub mundur, kami butuh kepastian, bukan janji.” tegas Syahrul. menutup pernyataannya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pembenahan layanan Roro di Bengkalis membutuhkan reformasi tata kelola menyeluruh, bukan sekadar bergantung pada sistem digitalisasi tiket.**
