Pekanbaru, Rakyat45.com – Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau kembali menetapkan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kemitraan plasma untuk periode 8 hingga 14 Oktober 2025. Penetapan ini dilakukan setelah rapat bersama tim penetapan harga yang kini telah menggunakan tabel rendemen baru hasil kajian PPKS Medan.
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Disbun Riau, Defris Hatmaja, menjelaskan bahwa harga sawit pekan ini mengalami sedikit koreksi dibandingkan minggu sebelumnya. Penurunan tertinggi terjadi pada kelompok umur 9 tahun, yakni turun Rp 9,81 per kilogram atau sekitar 0,27 persen. Dengan demikian, harga pembelian TBS untuk usia tanaman tersebut kini berada di angka Rp 3.686,11 per kilogram.
“Harga ini berlaku selama satu minggu ke depan. Sedangkan harga cangkang sawit ditetapkan sebesar Rp 17,38 per kilogram untuk masa berlaku satu bulan,” ujar Defris kepada Rakyat45.com, Selasa (7/10/2025).
Ia menambahkan, indeks K yang digunakan untuk perhitungan periode ini adalah 92,75 persen, sesuai ketentuan berlaku. Sementara itu, harga penjualan Crude Palm Oil (CPO) mengalami penurunan Rp 6,88, dan kernel turun cukup signifikan sebesar Rp 178,32 dibandingkan periode sebelumnya.
Beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) dilaporkan belum melakukan transaksi penjualan pada periode ini. Mengacu pada Permentan Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 8, jika tidak ada transaksi, maka harga yang digunakan adalah harga rata-rata tim. Apabila terverifikasi dua kali (validasi 2), maka harga yang dipakai adalah harga rata-rata KPBN (Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara), yakni:
Harga rata-rata CPO: Rp 14.675,00
Harga rata-rata kernel: Rp 14.041,00
Menurut Defris, penurunan harga TBS pekan ini dipengaruhi langsung oleh melemahnya harga CPO dan kernel di pasar.
“Faktor utama penyebab turunnya harga TBS minggu ini memang karena harga CPO dan kernel yang ikut terkoreksi,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa tim penetapan harga terus berupaya memperkuat tata kelola penetapan harga sawit agar semakin transparan dan berkeadilan bagi semua pihak yang bermitra.
“Perbaikan tata kelola ini merupakan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Harapannya, sistem yang lebih baik akan berdampak positif terhadap pendapatan petani dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau,” tutup Defris./md
