Rakyat45.com, Tapung Hulu – Menyusul beredarnya pemberitaan mengenai dugaan praktik ilegal terkait penyaluran BBM bersubsidi di SPBU Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, jajaran Polsek Tapung Hulu bergerak cepat melakukan pengecekan dan penyelidikan langsung di lokasi.
Kapolsek Tapung Hulu, IPTU Riko Rizki Masri, memerintahkan Kanit Reskrim IPDA Zulkarnaini beserta tim Reskrim untuk turun ke SPBU tersebut pada Kamis (4/12/2025) sekitar pukul 15.00 WIB. Langkah ini dilakukan guna memastikan kebenaran informasi yang beredar di media.
Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh di lapangan, polisi tidak menemukan adanya aktivitas penyimpangan ataupun penyelewengan BBM bersubsidi seperti yang disorot dalam pemberitaan sebelumnya.
Meski begitu, pihak Polsek tetap mengambil sejumlah langkah antisipatif untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan.
Beberapa upaya yang dilakukan Polsek Tapung Hulu antara lain, Berkoordinasi dengan Manager SPBU Sumber Sari, Roni, dan Pengawas SPBU, Jusri Arif, mengenai kewajiban penggunaan barcode pada setiap pengisian BBM bersubsidi.
Melakukan pemeriksaan BioSolar menggunakan Bejana Ukur untuk memastikan volume dan kualitasnya sesuai ketentuan.
Memasang spanduk imbauan mengenai larangan penyalahgunaan BBM bersubsidi di area SPBU.
Mengingatkan pengelola SPBU agar mematuhi alokasi harian BioSolar yang ditetapkan sebanyak 200 liter.
Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan S, melalui Kapolsek Tapung Hulu, meminta masyarakat untuk turut berperan dalam mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi di wilayahnya.
“Kami mengimbau masyarakat agar aktif memberikan informasi jika menemukan indikasi penyelewengan BBM bersubsidi. Segera laporkan agar bisa kami tindak lanjuti,” tegas IPTU Riko.
Polsek Tapung Hulu memastikan akan terus melakukan patroli dan pemantauan rutin di area SPBU Sumber Sari, demi menjaga ketertiban sekaligus mencegah terjadinya praktik ilegal terkait BBM bersubsidi.
Dengan langkah cepat ini, Polsek Tapung Hulu berharap distribusi BBM bersubsidi di wilayah Kampar tetap berlangsung transparan dan sesuai aturan.***
