Rakyat45.com, Medan – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor sebagai langkah strategis mempercepat pemulihan wilayah terdampak, Senin (12/01/2026).
Rapat ini menjadi forum penting untuk menyatukan kebijakan, pendanaan, serta pelaksanaan program pemulihan agar berjalan cepat, terarah, dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada pemulihan layanan dasar masyarakat serta menghidupkan kembali aktivitas sosial dan ekonomi di daerah terdampak bencana.
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Turut hadir Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc., unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, pimpinan kementerian dan lembaga terkait, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar guna mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dana tersebut dialokasikan ke lima sektor prioritas, yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, komunikasi dan informatika, serta bantuan keuangan bagi pemerintah kabupaten/kota.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan layanan publik sekaligus memperkuat ketahanan wilayah yang terdampak bencana alam.
Pemerintah Kabupaten Asahan turut ambil bagian dalam rapat koordinasi tersebut. Bupati Asahan, Taufik Zainal Arifin, S.Sos., M.Si., hadir langsung sebagai wujud komitmen daerah dalam mendukung agenda percepatan pemulihan pascabencana.
Kehadiran Bupati Asahan juga menegaskan kesiapan pemerintah kabupaten dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, melakukan pemutakhiran data di lapangan, serta melaksanakan kebijakan sesuai kewenangan daerah agar program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa meskipun status tanggap darurat telah dicabut, pemerintah pusat tetap memberikan pendampingan kepada daerah terdampak. Pendampingan tersebut meliputi penyediaan hunian tetap, bantuan logistik, hingga bantuan sosial bagi masyarakat yang masih membutuhkan.
Rapat koordinasi juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan serta merumuskan langkah-langkah percepatan pemulihan lanjutan di wilayah yang masih terdampak bencana.
