Rakyat45.com, Sungai Apit – Pemerintah Kabupaten Siak kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan kampung melalui pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam).
Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Afni Zulkifli di Aula Kantor Camat Sungai Apit, Senin (30/3/2026), dengan melibatkan perwakilan dari sejumlah kampung seperti Sungai Rawa, Mengkapan, Parit I/II, dan Teluk Lanus.
Momentum ini tidak sekadar seremoni pergantian anggota, tetapi menjadi langkah strategis untuk memperkuat fungsi Bapekam sebagai lembaga pengawasan di tingkat kampung.
Dalam konteks pembangunan daerah yang semakin kompleks, keberadaan Bapekam dinilai memiliki peran vital dalam menjaga arah kebijakan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Dalam sambutannya, Bupati Siak menekankan bahwa hubungan antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga kampung harus dibangun secara harmonis dan berkesinambungan.
Ia mengingatkan bahwa komunikasi tidak boleh hanya dilakukan saat ada kepentingan tertentu, melainkan harus menjadi budaya kerja yang terus dijaga.
Menurutnya, kedekatan antara pemerintah dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam menciptakan kebijakan yang tepat sasaran. Tanpa komunikasi yang kuat, program pembangunan berisiko tidak menyentuh kebutuhan riil warga.
Lebih jauh, Afni juga menyoroti tantangan besar yang saat ini dihadapi pemerintah daerah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Ia menjelaskan bahwa perubahan kebijakan di tingkat nasional membuat ruang fiskal daerah menjadi semakin terbatas.
Kondisi ini menuntut seluruh elemen pemerintahan, termasuk Bapekam, untuk lebih cermat dalam mengawasi penggunaan anggaran.
Isu pengawasan anggaran menjadi salah satu poin utama yang ditekankan dalam pelantikan tersebut.
Bupati menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikelola harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi tarik-menarik kepentingan yang justru merugikan pembangunan kampung.
“Dalam situasi anggaran yang terbatas, pengawasan harus diperketat. Jangan sampai ada penyimpangan yang menghambat kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Selain persoalan anggaran, optimalisasi aset kampung juga menjadi perhatian serius. Afni mendorong agar aset yang selama ini belum dimanfaatkan dapat dikelola secara produktif.
Ia menilai banyak potensi kampung yang belum tergarap maksimal, padahal jika dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pendapatan tambahan.
Pengelolaan aset yang transparan dan profesional dinilai mampu meningkatkan kemandirian kampung, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Oleh karena itu, Bapekam diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi sekaligus mendorong inovasi pengelolaan aset.
Tak kalah penting, ia juga menyinggung persoalan administrasi pemerintahan kampung.
Penataan administrasi yang baik, khususnya terkait data lahan dan aset, dinilai krusial untuk mencegah potensi konflik di kemudian hari. Selain itu, pencatatan yang rapi juga akan mempermudah proses perencanaan pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Afni mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang telah diucapkan oleh anggota Bapekam bukan sekadar formalitas.
Ia menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat adalah hal yang tidak ternilai. Oleh sebab itu, setiap anggota Bapekam harus mampu menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas secara jujur dan profesional.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh unsur pemerintahan kampung untuk mengedepankan kepentingan masyarakat di atas segalanya.
Kolaborasi antar lembaga menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, terutama di tengah dinamika kebijakan yang terus berubah.
Bupati juga menekankan pentingnya mengawal program-program nasional agar dapat berjalan efektif di tingkat kampung. Salah satu yang disorot adalah keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam program ketahanan pangan.
Ia berharap program tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Menutup arahannya, Afni mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat kebersamaan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
“Utamakan kepentingan rakyat, permudah pelayanan, dan jaga integritas dalam setiap langkah. Dengan kerja sama yang solid, kita bisa membawa Kabupaten Siak ke arah yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya.
Kegiatan pelantikan ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), para kepala kampung, perangkat daerah, serta tokoh masyarakat yang memberikan dukungan terhadap penguatan peran Bapekam sebagai pilar demokrasi di tingkat kampung.***
