Pekanbaru, Rakyat45.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Riau, Selasa (30/9/2025).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan, didampingi Wakil Ketua Ahmad Tarmizi dan Budiman Lubis, serta dihadiri langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid.
Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar), Juru Bicara Khairul Umam menyampaikan bahwa total APBD Perubahan 2025 ditetapkan sebesar Rp9,451 triliun. Jumlah ini lebih rendah sekitar Rp245,081 miliar dari APBD murni 2025 yang semula senilai Rp9,696 triliun.
“Penyesuaian dilakukan karena realisasi pendapatan daerah tidak sesuai dengan target awal. Selain itu, perubahan ini juga untuk mengakomodasi pembiayaan defisit serta kewajiban tunda bayar sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” jelas Khairul Umam.
Meski ada penurunan, ia menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan belanja di sektor-sektor vital. “Fokus utama tetap pada pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar. Ini penting agar keterbatasan anggaran tidak mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat,” tambahnya.
Dalam rincian Ranperda tersebut, pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp9,47 triliun, turun Rp91,11 miliar dari target semula Rp9,56 triliun. Sementara belanja daerah ditetapkan Rp9,45 triliun, atau berkurang Rp245 miliar dibandingkan APBD murni.
“Alhamdulillah Ranperda Perubahan APBD 2025 telah disepakati bersama DPRD. Meskipun terjadi penyesuaian, kami pastikan prioritas anggaran tetap berpihak kepada kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Inilah bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujar Abdul Wahid kepada media Rakyat45.com.
