MEDAN, RAKYAT45.com – Pimpinan KPK angkat bicara mengenai dugaan penyelewengan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk paket sembako kepada masyarakat terkena dampak sosial penyebaran virus corona di sejumlah kabupaten/kota, khususnya di Kabupaten Simalungun. Bansos tersebut merupakan program JPS (Jaringan Pengaman Sosial) dari Pemprov Sumut.
“Seluruh APH (aparat penegak hukum) komitmen menindak tegas pelaku-pelaku pencuri dana dan bantuan dalam kondisi covid-19. KPK sudah berulang kali mengingatkan ancaman hukuman mati (bagi pelaku),” ujar Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar, ketika dihubungi, Jumat (22/5/2020).
Lili yang berasal dari Provinsi Sumut, kerap diledek teman-temannya saat rapat di KPK. “Ampun malu saya, kalo di sini (KPK) saat rapat diledek teman-teman disuruh bereskan kampung halama, kembali ke Sumut benahi Sumut,” tegasnya.
Secara nasiona,l Provinsi Sumut, kata dia, masuk dalam kategori tingkat korupsi tertinggi. “Dari data KPK, urusan tipikor juara nomor 2 se-Indonesia. Sumut nomor 2 setelah Provinsi Jatim. Untuk eksekutif kepala daerah lagi-lagi Sumut juara 2 setelah Jabar,” tuturnya
Seperti diketahui, anggota DPRD Sumut Rony Reynaldo Situmorang Senin (18/5/2020) lalu menemukan praktek kecurangan dalam hal penyaluran paket sembako senilai Rp 225.000 dari Pemprov Sumut di Kabupaten Simalungun.
Rony mengaku khusus datang ke Kabupaten Simalungun untuk mengawasi proses pendistribusian penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak sosial penyebaran virus corona atau covid-19.
Dia menjelaskan, Kabupaten Simalungun mendapat jatah 78.659 paket sembako. Di mana, proses pengiriman dari Pemprov Sumut ke Kantor PKK Pemkab Simalungun dilakukan hari ini.
“Ada 8 truk yang tadi datang, masing-masing truk berisi 800 paket. Sebelum diturunkan kami minta untuk dilakukan pengecekan apakah jenis dan volume paket sembako sesuai dengan spesifikasi,” ujar Rony.
Menurutnya, pengecekan dilakukan secara acak dengan mengambil 5 kotak paket sembako. “Berdasarkan keterangan Kepala BPBD bapak Riadil, paket sembako berisi beras 10 kg, gula 2 kg, minyak 2 kg dan mi instan 20 bungkus. Kami cek isinya sesuai,” jelasnya.
“Tapi volumenya tidak sesuai setelah kami timbang. Beras rata-rata beratnya antara 8 – 9,5 kg, gula beratnya hanya 1,75 kg, kurangnya sekitar 1/4 ons,” tegasnya.
Saat pembongkaran paket sembako itu, kata dia, turut dihadiri 4 orang dari perwakilan pihak suplier. “Ini kan bantuan untuk rakyat yang kesusahan akibat covid-19, janganlah di sunat, kasihan mereka. Sebagai wakil rakyat, kami ingin memastikan bahwa paket sembako yang disalurkan sesuai,” ungkapnya.
Politikus Partai Nasdem ini menyebut pihak kontraktor sudah untung antara Rp30-40 ribu setiap paket. Sehingga tidak seharusnya volume atau jumlah timbangan sembako dikurangi.
“Pihak suplier tadi mengaku mereka tidak sengaja, karena buru-buru dalam packing. Saya bilang itu bukan alasan, kalau tidak mampu kerja lebih baik dibilang, jangan rakyat jadi korban. Akhirnya 8 truk yang berisikan paket sembako dikembalikan untuk diperbaiki,” terangnya
Sumber: Medanbisnisdaily.com
