Jakarta, Rakyat45 – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Senin (06/05/2024) siang. Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang tepat sasaran bagi setiap proyek pembangunan.
“Kita harus sangat berhati-hati dalam mengelola setiap anggaran yang kita miliki. Meskipun kita memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, namun masih ada ketidaksesuaian dengan rencana besar yang telah kita tetapkan. Oleh karena itu, sinkronisasi menjadi kunci utama,” ujar Presiden.
Ia menegaskan perlunya kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyelesaikan proyek-proyek pembangunan. Misalnya, ketika pemerintah pusat membangun bendungan, pembangunan infrastruktur terkait seperti irigasi primer, sekunder, dan tersier menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Meskipun pembangunan pelabuhan merupakan tugas Kementerian Perhubungan, namun pembangunan akses jalan ke pelabuhan merupakan tanggung jawab daerah. Semua harus berjalan seiring, dari rencana besar hingga pelaksanaan di daerah, mulai dari RPJP, RPJM, RKP, semuanya harus seirama, dari pusat hingga ke daerah,” tegasnya.
Presiden juga menekankan pentingnya memberikan proyek pembangunan kepada daerah yang berkomitmen dan siap menyelesaikan proyek tersebut. Untuk itu, koordinasi antara Sekretariat Daerah (Setda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi kunci dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah.
“Hingga saat ini, telah dibangun 42 bendungan dalam kurun waktu 10 tahun, dan diperkirakan akan selesai sebanyak 60 bendungan tahun ini. Selain itu, jalan tol sepanjang 2.049 km dan jalan nasional sepanjang 5.833 km juga telah selesai dibangun. Namun, pembangunan ini harus diiringi dengan perencanaan yang matang, seperti menghubungkan infrastruktur ke sentra-sentra produktif di daerah,” jelas Presiden.
Meskipun demikian, ia menekankan bahwa daerah yang tidak mampu menyelesaikan proyek-proyek tersebut dapat meminta bantuan kepada pemerintah pusat melalui Inpres Jalan Daerah (IJD).
“Pada tahun lalu, anggaran sebesar Rp14,6 triliun digunakan untuk perbaikan jalan-jalan daerah yang rusak. Tahun ini, disiapkan anggaran sebesar Rp15 triliun, namun prioritas harus diberikan pada proyek yang memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pembangunan infrastruktur haruslah tidak hanya berfokus pada kebutuhan sehari-hari, namun juga harus memberikan dampak ekonomi yang nyata,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya air dari bendungan untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat. Namun, hingga saat ini, proyek tersebut belum terealisasi karena keterbatasan kemampuan daerah dalam membangun infrastruktur pendukung seperti pipa sambungan ke rumah-rumah.
“Untuk itu, pemerintah akan menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk membantu menyelesaikan proyek tersebut. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus ditingkatkan agar pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Jaksa Agung St. Burhanuddin.
