Rakyat45.com – Menjelang satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ekonomi Indonesia terus tumbuh stabil di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pertumbuhan ekonomi tetap berada di kisaran 5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan inflasi yang terkendali meski dunia menghadapi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi global.
Berbagai indikator makroekonomi menunjukkan pencapaian yang signifikan. Kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari 6,18 persen pada 2014 menjadi hanya 0,83 persen pada 2024. Jumlah tenaga kerja juga meningkat dari 118,2 juta pada Februari 2014 menjadi 142,18 juta pada Februari 2024. Cadangan devisa negara pun melonjak dari USD100 miliar menjadi USD150 miliar pada periode yang sama.
“Dalam menghadapi tantangan seperti pandemi COVID-19, pemerintah bergerak cepat dan fleksibel. Salah satunya dengan penerbitan Perppu Nomor 1 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2, yang memungkinkan kebijakan fiskal yang adaptif untuk pemulihan ekonomi,” ujar Menko Airlangga dalam pernyataan tertulis, Kamis (3/10/2024).
Ia menambahkan, upaya untuk mempertahankan stabilitas ekonomi akan terus dilanjutkan hingga akhir masa jabatan Jokowi pada 2024. Salah satu kebijakan strategis adalah pemberian insentif bagi kelas menengah, seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah dan kendaraan listrik, yang mendukung sektor properti dan otomotif sebagai motor utama konsumsi masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi energi, listrik, jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah juga terus diperluas untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Airlangga menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan program jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 2045. Di antaranya, transisi energi dengan pengembangan hydropower, geothermal, dan solar panel, serta mempercepat digitalisasi dengan proyeksi ekonomi digital mencapai USD300 miliar pada 2030.
“Kita sudah membangun infrastruktur utama, namun percepatan pembangunan perlu didukung dengan ‘fishbone’ untuk meningkatkan produktivitas. APBN ke depan akan mengatur percepatan ini melalui Instruksi Presiden (Inpres) agar pertumbuhan ekonomi semakin pesat,” pungkas Airlangga./**(InfoPublik).
