Pekanbaru, RiauMedia.com – Menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar rapat koordinasi untuk memastikan kestabilan pasokan serta harga pangan. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Selasa (10/12).
Rapat yang dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Riau, Taufik OH, turut dihadiri oleh perwakilan Forkopimda dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dalam sambutannya, Taufik memaparkan data terkini inflasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau.
“Pada November 2024, inflasi Riau tercatat sebesar 0,43 persen secara bulanan (m-to-m) dan 0,87 persen secara tahunan (y-o-y). Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 1,38 persen secara y-o-y. Meski begitu, kita perlu tetap waspada untuk menjaga daya beli masyarakat,” ungkap Taufik.
Ia juga menyoroti tren deflasi yang terjadi selama empat bulan berturut-turut. “Deflasi bisa jadi indikator daya beli masyarakat melemah. Kita perlu antisipasi agar ini tidak berlanjut ke situasi yang lebih buruk,” tambahnya.
Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), permintaan barang dan jasa diprediksi meningkat, yang berpotensi mendorong kenaikan harga. Pemprov Riau menegaskan perlunya pemantauan harga secara intensif, khususnya pada komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam.
“Kita harus antisipasi berbagai risiko seperti gangguan distribusi, terbatasnya pasokan, hingga potensi penimbunan. Kerja sama dengan Satgas Pangan dan aparat penegak hukum menjadi kunci menjaga kestabilan harga,” terang Taufik.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Riau menginstruksikan pelaksanaan operasi pasar murah dan gerakan pangan murah untuk mengendalikan gejolak harga. Selain itu, daerah-daerah diminta memaksimalkan hasil panen lokal guna memperkuat ketahanan stok pangan.
**Distribusi dan Infrastruktur Jadi Fokus Utama**
Taufik juga menekankan pentingnya menjaga kelancaran distribusi barang, termasuk memastikan infrastruktur jalan dan pelabuhan dalam kondisi optimal. Fokus distribusi utama diarahkan ke wilayah rawan gangguan seperti Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti.
“Pemerintah daerah harus memprioritaskan kendaraan pengangkut pangan dan memperbaiki infrastruktur yang menunjang distribusi. Kerja sama lintas provinsi juga terus diperkuat, termasuk dengan Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara, demi ketersediaan pangan yang memadai,” paparnya.
Rapat ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah strategis yang konkret dalam menghadapi tantangan inflasi dan menjaga stabilitas pangan selama Nataru. Dengan kerja sama yang solid, Pemprov Riau optimistis dapat menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga.
