Pekanbaru, Rakyat45.com – Kepala Kanwil DJPb Riau, Heni Kartikawati, mengungkapkan bahwa hingga 30 November 2024, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Riau mencatat pendapatan sebesar Rp24,67 triliun, atau mencapai 84,31 persen dari target. Kendati demikian, pendapatan ini menunjukkan penurunan 0,96 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
“Penerimaan perpajakan mendominasi dengan kontribusi sebesar Rp23,45 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,23 triliun. Meski penerimaan perpajakan mengalami sedikit kontraksi 1,17 persen, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) justru tumbuh 1,73 persen, sementara penerimaan dari bea keluar melonjak hingga 10,26 persen. Ini menunjukkan adanya optimisme terhadap potensi ekonomi daerah,” ujar Heni saat memberikan keterangan, Jumat (20/12/2024).
Dari sisi belanja negara, APBN di Riau telah mencapai Rp30,89 triliun, mencatatkan pertumbuhan 11,15 persen dibandingkan tahun lalu. Kenaikan ini didorong oleh belanja pemerintah pusat yang melonjak hingga 20,67 persen, serta transfer ke daerah yang tumbuh 7,88 persen.
“Belanja pegawai meningkat drastis hingga 25,44 persen, belanja barang naik 14,36 persen, dan belanja modal tumbuh signifikan sebesar 27,41 persen. Selain itu, belanja bantuan sosial juga mencatatkan kenaikan luar biasa sebesar 31,10 persen, menegaskan pentingnya APBN dalam pemulihan ekonomi di Riau,” tambah Heni.
Di sektor Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendapatan daerah mencapai Rp29,64 triliun dengan belanja sebesar Rp30,36 triliun, menghasilkan defisit sebesar Rp723,84 miliar. Defisit ini ditutupi dengan pembiayaan daerah sebesar Rp812,17 miliar, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp88,32 miliar.
“Sebagian besar pendapatan daerah, yakni 72,15 persen atau sebesar Rp21,385 triliun, berasal dari Transfer ke Daerah (TKD). Ketergantungan ini perlu diminimalisasi melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Riau dapat mencapai kemandirian fiskal yang lebih baik,” kata Heni.
Heni juga mencatat bahwa hingga akhir November, APBN masih mencatat defisit sebesar Rp6,22 triliun. Namun, belanja pemerintah yang terfokus dan optimal terus menjadi motor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Riau.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas fiskal serta mendukung pertumbuhan ekonomi Riau yang berkelanjutan. Kami berharap sinergi ini terus diperkuat ke depannya,” pungkasnya.
Dengan kontribusi penerimaan dan belanja yang signifikan, APBN di Riau tidak hanya berperan sebagai alat fiskal, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi di tengah berbagai tantangan yang ada.
