Tanjung Pal, Rakyat45.com — Bupati Siak, Afni Z, meminta PT Triomas FDI (Forestry Development Indonesia) bersama masyarakat Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, duduk bersama mencari solusi terbaik terkait konflik lahan yang telah berlangsung selama dua tahun.
Permintaan tersebut disampaikan Afni saat meninjau langsung lokasi Hak Guna Usaha (HGU) PT Triomas di Sungai Apit, Jumat (15/5/2025). Ia menyebutkan, dirinya kerap menerima laporan warga yang mengaku tidak bisa mengakses kebun mereka karena jalan masuk ditutup parit oleh pihak perusahaan.
“Karena ada laporan dari masyarakat, saya datang untuk melihat langsung situasinya. Pemerintah ingin perusahaan hidup rukun dengan warga sekitar, bukan berkonflik,” ujar Afni.
Menurutnya, Pemkab Siak terbuka terhadap investasi, namun perusahaan juga harus peduli pada masyarakat sekitar, termasuk dalam pemberdayaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan lapangan.
“Kami minta perusahaan memberikan akses jalan bagi warga yang kebunnya bersebelahan dengan area HGU, sehingga mereka bisa mengangkut hasil panen sawit,” tegasnya kepada perwakilan manajemen PT Triomas.
Dalam dialog di lapangan, pihak perusahaan menyatakan kesediaan untuk menindaklanjuti permintaan tersebut.
PT Triomas FDI diketahui mengelola lahan HGU seluas 6.335 hektare di Kecamatan Sungai Apit dengan komoditas utama kelapa sawit. Perusahaan ini sebelumnya tercatat pernah terlibat konflik dengan warga, mengalami kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta dinilai kurang optimal dalam penyerapan tenaga kerja lokal dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Bupati Afni yang hadir bersama Kabag Adwil, Camat Sungai Apit, Kapolsek, perangkat kampung, dan perwakilan masyarakat Penyengat juga menegaskan pentingnya penyelesaian masalah secara musyawarah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
“Jalan terbaik adalah duduk bersama dan mencari solusi yang sesuai regulasi, baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri terkait,” ujarnya.
Selain soal akses kebun, Afni mendorong perusahaan untuk berkontribusi pada pendidikan warga melalui beasiswa, khususnya bagi anak-anak yang belum memenuhi kualifikasi untuk bekerja di perusahaan.
“Kalau mereka belum bisa diterima bekerja, beri pelatihan atau salurkan CSR dalam bentuk beasiswa pendidikan,” pungkasnya.