Jakarta, Rakyat45.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Republik Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025-2029. Langkah strategis ini menjadi pondasi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Sekretaris Kemendukbangga Budi Setiyono menjelaskan, PJPK 2025-2029 merupakan rancangan besar (grand design) yang mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan arah pembangunan nasional. Menurutnya, PJPK dirancang agar pertumbuhan penduduk berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ketahanan keluarga.
“PJPK bukan sekadar dokumen administratif, tetapi peta jalan pembangunan manusia Indonesia. Kita ingin semua pihak baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah memahami peran strategisnya dalam mendukung program ini,” ujar Budi dalam Forum Nasional PJPK 2025-2029 yang disiarkan melalui kanal YouTube BKKBN, Rabu (15/10/2025).
Budi menegaskan, pembangunan kependudukan tidak hanya berbicara soal angka kelahiran dan kematian, tetapi juga tentang membangun manusia Indonesia seutuhnya baik secara fisik, mental, maupun sosial. Ia menyebut, arah kebijakan ini menempatkan penduduk sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek statistik.
“Pembangunan harus menyentuh aspek lahir dan batin. Presiden telah menegaskan pentingnya konvergensi lintas sektor dan lintas wilayah agar semua bergerak seirama dalam mewujudkan cita-cita bangsa,” ujarnya.
Lebih jauh, Budi menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan tata kelola kependudukan yang modern dan adaptif agar Indonesia mampu bersaing sebagai kekuatan ekonomi baru di Asia. Ia menyebut, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen, Indonesia perlu memperkuat tiga pilar utama: tata kelola ekonomi yang efisien, kualitas sumber daya manusia unggul, serta stabilitas politik dan kepastian hukum yang kuat.
“Negara-negara macan Asia berhasil bukan hanya karena kekuatan ekonominya, tetapi juga karena tata kelola kependudukannya yang matang dan politiknya yang stabil. Kita harus memastikan tiga variabel itu berada pada level tertinggi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tegasnya.
Melalui PJPK 2025-2029, Kemendukbangga berharap terwujudnya sinergi nyata antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di daerah. Program ini menjadi salah satu pondasi politik pembangunan manusia Indonesia untuk menghadapi tantangan global dan memastikan bonus demografi menjadi momentum emas bagi kemajuan bangsa.
Informasi lebih lengkap tentang prinsip editorial kami bisa dibaca di Kebijakan Redaksi.
