Duri, Rakyat45.com – Di jantung Provinsi Riau, Blok Rokan berdiri sebagai penopang seperempat produksi minyak nasional, namun di balik deru rig pengeboran, dan aliran pipa yang menembus hamparan ladang minyak tua, terselip tantangan yang tak kalah penting, menjaga kedaulatan aset negara dari ancaman perambahan dan tumpang tindih lahan.
Keseriusan menjaga aset vital negara itu ditegaskan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peran Satgas Migas dalam Menjaga Ketahanan Energi Nasional” yang digelar oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona Rokan bersama SKK Migas dan para pemangku kepentingan di Duri, Rabu (5/11/2025).
Aset Negara, Penopang Ketahanan Energi
General Manager Zona Rokan, Andre Wijanarko, menegaskan, aset Barang Milik Negara (BMN) di sektor hulu migas merupakan pondasi utama dalam menopang ketahanan energi nasional.
“Kita ingin mewujudkan swasembada energi sesuai Asta Cita Presiden RI. Blok Rokan adalah tulang punggung produksi minyak nasional, dan keberhasilannya bergantung pada bagaimana kita melindungi aset negara ini,” ujar Andre.
Dengan target ambisius lebih dari 500 sumur baru per tahun, PHR terus berupaya menjaga stabilitas dan peningkatan produksi. Namun, Andre mengingatkan, tantangan lapangan tak mungkin dihadapi sendirian.
“KKKS tidak bisa berdiri sendiri. Sinergi dengan SKK Migas, Pemprov Riau, aparat keamanan, dan masyarakat adalah kunci,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, CW Wicaksono, menyoroti pentingnya keberlangsungan operasi di Rokan yang menyumbang hampir 30 persen produksi minyak nasional.
“Dari 900 sumur yang dibor di wilayah Sumbagut, sekitar 600 berada di Rokan. Stabilitas operasional di sini adalah kepentingan nasional,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pembentukan Satgas BMN Migas merupakan jawaban atas kompleksitas di lapangan, terutama terkait persoalan nonteknis seperti konflik lahan, perambahan, dan aktivitas ilegal.
Wicaksono juga mengapresiasi dukungan cepat Pemprov Riau dalam mempercepat proses perizinan dan koordinasi lintas instansi.
“Dukungan pemerintah daerah sangat vital dalam memastikan keberlanjutan operasi dan perlindungan aset negara,” ujar Wicaksono kepada Rakyat45.com melalui siaran pers, Kamis (6/11/2025).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau sekaligus Kepala Satgas BMN Migas, Dr. Syahrial Abdi, AP, M.Si, menyebut FGD tersebut sebagai tonggak awal penyelesaian menyeluruh isu pertanahan di Duri Field kawasan strategis namun juga paling kompleks di Blok Rokan.
Ia merinci lima langkah konkret Satgas Migas:
1. Penegasan fungsi Satgas di lapangan sebagai clearing house penyelesaian kasus lahan migas, menghubungkan SKK Migas, PHR, BPN, Pemkab, dan aparat hukum dalam satu peta penyelesaian terpadu.
2. Dukungan penuh Forkopimda, termasuk Polda Riau, Kejati, dan Kodam XIX/Tuanku Tambusai, untuk menjamin keamanan dan penegakan hukum di area operasi migas.
3. Sinkronisasi data pertanahan, mempercepat verifikasi sertifikat, SKGR, dan SKT di wilayah Duri Field. Setiap penerbitan dokumen baru di area BMN wajib melalui klarifikasi Satgas.
4. Pendekatan sosial dan adat, melibatkan tokoh adat dan masyarakat lokal agar penyelesaian hukum tidak menimbulkan konflik horizontal.
5. Pembentukan Tim Lapangan Khusus, yang akan bergerak cepat jika muncul potensi penghambatan operasi akibat sengketa atau klaim lahan.
“FGD ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi ruang koordinasi yang harus menghasilkan keputusan operasional. Kami ingin peta jalan penyelesaian lahan Duri Field dengan penanggung jawab dan target waktu yang jelas,” tegas Syahrial.
Ia menutup dengan seruan kolaboratif,.“Riau harus menjadi pilar dalam dua kedaulatan nasional pangan dan energi. Operasi migas yang andal dan efisien adalah simbol kemandirian bangsa.”
Usai FGD, Sekdaprov Riau sekaligus Kepala Satgas BMN Migas Dr. Syahrial Abdi, AP, M.Si, bersama Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut CW Wicaksono, didampingi unsur Kejaksaan Tinggi Riau, TNI-Polri, DJKN Kementerian Keuangan, dan BPN, turun langsung meninjau lokasi-lokasi perambahan di Duri Field.
Kunjungan tersebut menjadi simbol nyata sinergi lintas lembaga dalam memastikan perlindungan aset negara di sektor hulu migas. Di sejumlah titik, tim menemukan aktivitas ilegal di kawasan BMN yang akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan koordinasi antarinstansi.
Tentang PT Pertamina Hulu Rokan (PHR)
PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan anak perusahaan Pertamina Hulu Energi (PHE) yang mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Dengan luas operasi sekitar 6.200 km² mencakup tujuh kabupaten/kota di Provinsi Riau, PHR mengelola lebih dari 11.300 sumur aktif dan 35 stasiun pengumpul.
Blok Rokan menyumbang lebih dari seperempat produksi minyak nasional, menjadikannya wilayah strategis bagi ketahanan energi Indonesia. Selain fokus pada eksplorasi dan produksi, PHR juga menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan lingkungan.**
Informasi lebih lanjut:
Victorio Chatra Primantara
Sr. Officer Media Relations Zona Rokan
📞 0821-6210-3858
✉️ victorio.primantara@pertamina.com
Informasi lebih lengkap tentang prinsip editorial kami bisa dibaca di Kebijakan Redaksi.
