Bengkalis, Rakyat45.com – Rentetan persoalan tunda bayar anggaran yang berlangsung selama tiga tahun berturut-turut kembali menyeruak ke ruang publik Bengkalis. Masalah ini tidak hanya mencerminkan keruwetan tata kelola keuangan daerah, tetapi juga memukul langsung jantung program-program strategis Pemerintah Kabupaten Bengkalis, terutama di sektor pendidikan yang selama ini digadang sebagai pilar pembangunan sumber daya manusia.
Sorotan tajam tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Bengkalis. Organisasi mahasiswa itu menilai, tunda bayar yang berulang telah menggerus efektivitas program unggulan Bupati Bengkalis, Kasmarni. Salah satu dampak paling nyata adalah tidak terealisasinya program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi serta kurang mampu pada tahun 2025, meski program tersebut dirancang untuk berjalan setiap tahun.
Sekretaris DPC GMNI Bengkalis, Asrul, Selasa (20/1/2026), menegaskan bahwa beasiswa bukan sekadar bantuan finansial, melainkan hak dasar bagi generasi muda Bengkalis untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan.
“Ketika program beasiswa tidak terlaksana, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pelajar dan mahasiswa penerima, tetapi juga mencederai visi dan misi bupati di bidang pendidikan,” ujar Asrul.
Ia menilai, mandeknya program tersebut merupakan cerminan kegagalan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menerjemahkan dan mengawal kebijakan kepala daerah ke dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kegagalan itu, menurutnya, semakin diperparah oleh lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan DPRD, sejak tahap penyusunan APBD hingga realisasi di lapangan.
“Tunda bayar yang terjadi selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan buruknya tata kelola keuangan daerah. TAPD gagal mengawal kebijakan bupati, dan DPRD belum optimal menjalankan fungsi pengawasan,” tegasnya.
GMNI Bengkalis memandang evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penganggaran sebagai langkah yang tidak bisa ditawar. Evaluasi tersebut, lanjut Asrul, harus dilakukan secara serius oleh eksekutif dan legislatif agar program-program prioritas kepala daerah tidak kembali menjadi korban kesalahan perencanaan.
“Evaluasi harus menyasar seluruh kebijakan penganggaran. Jangan terus terjebak pada orientasi proyek dan kegiatan seremonial yang dampaknya belum tentu dirasakan luas oleh masyarakat,” kata Asrul.
Asrul pun mendesak Bupati Bengkalis untuk melakukan evaluasi tegas terhadap kinerja TAPD, khususnya terkait kesalahan penganggaran yang berujung pada tunda bayar. Ia berharap, langkah korektif tersebut dapat memastikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, termasuk program-program unggulan bupati, benar-benar terwujud secara nyata.
“Ke depan, kami ingin persoalan tunda bayar ini segera diselesaikan dengan metode penganggaran yang tepat. Jangan lagi mengesampingkan program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Bengkalis,” pungkasnya.**
