Rakyat45.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal guna memastikan seluruh program prioritas pemerintah pusat berjalan sesuai target di daerah.
Evaluasi tersebut digelar dalam rapat koordinasi di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (18/5/2026), yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi.
Dalam rapat tersebut, Syahrial menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi serta kesesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, keberhasilan program nasional sangat bergantung pada koordinasi yang kuat dan data yang akurat.
“Saya mengapresiasi seluruh instansi vertikal yang menjalankan program strategis nasional,” ujar Syahrial Abdi kepada Rakyat45.com, Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah program prioritas pemerintah pusat menunjukkan perkembangan yang cukup baik di Provinsi Riau sepanjang Januari hingga Mei 2026. Namun demikian, masih terdapat beberapa program yang perlu percepatan agar target yang ditetapkan dapat tercapai.
Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai menunjukkan progres positif. Selain itu, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Sekolah Rakyat juga berjalan sesuai rencana di sejumlah daerah.
Di sektor perumahan, program pembangunan tiga juta rumah terus berlanjut dan berada dalam jalur yang sesuai dengan target nasional. Sementara itu, ketahanan pangan di Provinsi Riau hingga saat ini juga dilaporkan dalam kondisi aman dan terkendali.
Pada bidang pelayanan publik, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan tetap berjalan optimal. Pemerintah juga terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui berbagai program revitalisasi sekolah.
Selain itu, Syahrial menilai pengendalian inflasi daerah masih menunjukkan hasil yang positif. Upaya penguatan kerja sama antarwilayah serta penyederhanaan perizinan juga terus dilakukan guna mendorong iklim investasi yang lebih baik.
Meski demikian, ia mengakui program pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem masih membutuhkan perhatian serius dan percepatan dari seluruh pemangku kepentingan.
Syahrial menekankan bahwa seluruh laporan perkembangan program yang disampaikan kepada pemerintah pusat harus mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Menurutnya, tidak boleh ada perbedaan antara data yang dilaporkan dengan fakta yang terjadi di masyarakat karena hal tersebut dapat memengaruhi evaluasi dan pengambilan kebijakan nasional.
“Seluruh laporan yang menjadi kewajiban gubernur harus benar-benar menggambarkan kondisi nyata di lapangan,” tegasnya.
Ia berharap komunikasi dan koordinasi antarinstansi semakin kuat sehingga pelaksanaan Program Strategis Nasional di Provinsi Riau dapat berjalan lebih efektif dan terhindar dari kesalahpahaman informasi.
“Mudah-mudahan ini menggambarkan sinergi dan membuat komunikasi kita lebih baik dari hari ke hari untuk menyukseskan program strategis nasional di Provinsi Riau,” tutup Syahrial.***(Adv)
