RAKYAT45.COM – Pemerintah Provinsi Riau memastikan pelayanan dasar Riau 2027 tetap menjadi prioritas meski kemampuan fiskal daerah menghadapi tekanan. Pemerintah akan menyesuaikan program dan penganggaran dengan kondisi keuangan agar belanja daerah tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto saat menerima audiensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Riau, Senin (5/10/2026). Menurut SF, kondisi keuangan daerah membutuhkan kecermatan dalam menentukan program yang akan dijalankan pada 2027.
SF mengatakan setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Pemerintah tidak ingin menyusun anggaran besar tanpa dukungan kemampuan keuangan yang memadai, terutama untuk program yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kita harus menyesuaikan program 2027 dengan kondisi keuangan yang ada. Jangan kita membuat anggaran besar sementara uangnya tidak ada, yang penting program yang kita kerjakan benar-benar menyentuh masyarakat,” katanya.
Menurut SF, keterbatasan ruang fiskal tidak boleh mengurangi perhatian pemerintah terhadap pelayanan dasar masyarakat. Pembiayaan sektor kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan hingga pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
SF secara khusus menegaskan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi. Salah satunya melalui pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan tetap mendapatkan perhatian.
“Pelayanan dasar ini wajib harus kita selesaikan, ini tanggung jawab kita. Kalau perlu makan tidak perlu makan, yang penting untuk biaya kesehatan ada semuanya,” ujar SF.
Ia menambahkan, pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap program dan anggaran sehingga belanja daerah dapat diarahkan pada kebutuhan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menyesuaikan pelaksanaan pembangunan dengan kondisi fiskal daerah.
Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Riau Raja Isyam Azwar menilai perhatian Pemprov Riau terhadap pelayanan dasar menunjukkan adanya upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan turut dibahas, termasuk program BPJS, penanganan kemiskinan dan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, serta perbaikan infrastruktur jalan.
“Tadi beliau sampaikan ada program BPJS, kemudian ada program tentang kemiskinan dan daerah-daerah miskin yang tingkat kemiskinannya tinggi juga mendapatkan perhatian. Satu lagi tentang perbaikan infrastruktur jalan, menurut saya itu juga sangat baik,” katanya.
Raja Isyam mengatakan PWI Riau memahami kondisi keuangan daerah yang dihadapi pemerintah. “Biasanya kita mendapat support full dari Pak Gubernur dan Provinsi, tetapi kita akan berusaha meskipun kondisi kita prihatin. Kita tetap akan memberikan yang terbaik dan mencari solusi supaya tidak memberatkan daerah,” pungkasnya.***
