Rakyat45.com, Bengkalis – Kualitas pelayanan rumah sakit sering kali dirasakan pasien dari hal-hal yang paling sederhana: obat tersedia saat dibutuhkan, petugas cepat merespons kondisi darurat, dokter hadir sesuai alur pelayanan, hingga lingkungan rumah sakit yang aman dan nyaman. Persoalan-persoalan itulah yang menjadi bagian dari pembahasan Forum Konsultasi Publik dan Review Standar Pelayanan UPT BK-RSUD Bengkalis Tahun 2026, Jumat (4/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Kantor UPT BK-RSUD Bengkalis, Jalan Kelapapati Tengah, tersebut mempertemukan manajemen rumah sakit, masyarakat, media dan unsur terkait. Selain menampung pengalaman pengguna layanan, forum itu menjadi kesempatan bagi pengelola rumah sakit menjelaskan langkah yang telah dilakukan sekaligus membahas persoalan yang masih membutuhkan pembenahan.
Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan UPT BK-RSUD Bengkalis, Fredi Anthony, mengatakan keterbukaan terhadap masukan menjadi bagian penting dalam meningkatkan mutu pelayanan.
“Kami berharap forum ini menjadi ruang untuk menerima berbagai masukan dan koreksi. Semua masukan tersebut tentunya bermuara pada satu tujuan, yaitu memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Fredi.
Sejumlah tindak lanjut telah dilakukan. Akses jalan masuk rumah sakit mulai diperbaiki secara bertahap, meski pengerjaannya belum seluruhnya rampung karena keterbatasan anggaran. Sementara untuk kebutuhan obat, manajemen terus melakukan pemantauan agar kekosongan jenis obat tertentu tidak mengganggu pelayanan pasien.
Persoalan lain berkaitan dengan waktu tunggu dokter. Fredi menjelaskan, aktivitas visite dokter penanggung jawab pasien rawat inap pada pagi hari menjadi salah satu faktor yang memengaruhi alur pelayanan. Manajemen mendorong agar kegiatan tersebut dilakukan lebih awal sehingga pelayanan pasien lainnya dapat berlangsung lebih lancar.
Sekda Siak Hadiri Jamnas XII, Dorong Generasi Muda Berkarakter dan Mandiri
15 Agustus 2026Kepala Bidang Pelayanan RSUD Bengkalis, Tino Suhendro, mengatakan rumah sakit juga menata pelayanan farmasi dengan menyediakan depo untuk rawat jalan, IGD dan rawat inap. Langkah tersebut ditujukan untuk membuat alur pengambilan obat lebih efisien.
“Setiap resep tetap harus melalui proses verifikasi agar obat, dosis dan aturan penggunaannya sesuai. Kalau ada obat tertentu yang belum tersedia, kami terus berupaya mencari solusi agar tidak mengganggu pelayanan pasien,” jelas Tino.
Selain farmasi, kebutuhan dokter spesialis masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan. Rumah sakit telah berkoordinasi dengan Komisi IV, Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, sekaligus melakukan komunikasi langsung dengan sejumlah dokter.
Tino menyebut kondisi Bengkalis menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemenuhan tenaga spesialis. Karena itu, rumah sakit menempuh pendekatan yang lebih fleksibel untuk mendapatkan tenaga medis sesuai kebutuhan layanan.
“Berbagai upaya sudah kami lakukan, mulai dari koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Kementerian hingga negosiasi langsung dengan dokter. Kami terus mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan SDM,” ujarnya.
Upaya penguatan kapasitas juga diarahkan kepada tenaga yang telah tersedia melalui pelatihan dan sertifikasi. Sejumlah tenaga dipersiapkan untuk mendukung layanan jantung dan pelayanan lainnya, sejalan dengan peralatan medis yang masih dalam proses distribusi dari pemerintah pusat.
Untuk layanan rehabilitasi medik, rumah sakit sementara berkoordinasi dengan dokter spesialis dari Pekanbaru. Skema tersebut menjadi solusi jangka pendek sambil menunggu tenaga yang dapat ditempatkan secara lebih permanen di Bengkalis.
Dari unsur masyarakat, Perkumpulan Kawan Pencari Keadilan (P-KPK), Ahmad Efendi, menekankan pentingnya tindak lanjut atas setiap persoalan yang ditemukan. Menurutnya, masyarakat perlu menyampaikan keluhan melalui jalur yang tepat agar pengelola rumah sakit dapat melakukan verifikasi dan mengambil langkah perbaikan.
“Kalau ada kekurangan dalam pelayanan, tentu ini harus kita sikapi bersama. Keluhan yang ditemukan di lapangan sebaiknya disampaikan kepada pihak rumah sakit agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Ahmad.
Ia juga menilai kontrol masyarakat dan media tetap dibutuhkan untuk menjaga kualitas pelayanan. Menurut Ahmad, peningkatan kedisiplinan tenaga kesehatan perlu berjalan seiring dengan pemenuhan hak serta kebutuhan tenaga medis.
Persoalan pelayanan IGD kemudian mendapat perhatian dari perwakilan media, Budi dari Riauexperss.id. Ia menyoroti mekanisme pelayanan pada malam hingga dini hari dan mengusulkan sistem panggilan yang dapat membantu keluarga pasien memperoleh respons petugas lebih cepat.
“Jangan sampai masyarakat datang membawa pasien dalam kondisi darurat, tetapi harus menunggu petugas terlalu lama. Sistem panggilan perlu dipertimbangkan,” kata Budi.
Selain layanan darurat, Budi meminta perhatian terhadap pengelolaan limbah padat dan cair. Menurutnya, pengelolaan limbah perlu dipastikan berjalan baik karena berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat yang berada di sekitar rumah sakit.
Aspek keamanan turut dibahas. Bhabinkamtibmas Desa Kelapapati menyampaikan situasi kamtibmas di lingkungan rumah sakit secara umum masih baik. Namun, area parkir kendaraan roda dua dinilai membutuhkan pengawasan yang lebih kuat.
Penambahan petugas keamanan maupun pemasangan kamera pengawas dapat menjadi pilihan untuk memperkuat pengawasan. Bhabinkamtibmas juga menekankan pentingnya pengaturan akses terhadap rekaman CCTV sesuai kepentingan dan kewenangan.
“Yang jelas, akses CCTV sebaiknya diberikan kepada petugas atau kepolisian yang memang berkepentingan. Ini perlu diperhatikan agar keamanan meningkat sekaligus memberikan rasa nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.
Tino mengatakan peningkatan mutu rumah sakit tidak dapat berdiri pada satu sektor saja. Ketersediaan tenaga kesehatan, sarana prasarana, anggaran serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi bagian yang saling mendukung.
Seluruh pembahasan dalam forum selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi manajemen untuk disampaikan kepada pimpinan daerah sebagai bagian dari proses tindak lanjut.
Pada akhirnya, forum tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman pasien menjadi salah satu ukuran penting dalam melihat kualitas pelayanan rumah sakit. Persoalan obat, waktu tunggu, IGD, tenaga spesialis, akses, limbah dan keamanan memiliki dampak langsung terhadap kenyamanan masyarakat yang datang mencari layanan kesehatan.
Ruang dialog telah dibuka; pekerjaan berikutnya adalah memastikan setiap persoalan yang muncul memperoleh penanganan sesuai kewenangan dan kemampuan rumah sakit. Dengan begitu, perbaikan pelayanan RSUD Bengkalis tidak berhenti pada pembahasan, tetapi perlahan hadir dalam pengalaman masyarakat sebagai layanan yang lebih cepat, aman dan responsif.**
