RAKYAT45.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan memperkuat proses verifikasi dan validasi (verval) bangunan di seluruh kabupaten/kota.
Dari 416 bangunan yang telah rampung 100 persen, baru 114 bangunan yang tercatat menjalani proses verifikasi dan validasi. Pemerintah daerah menargetkan seluruh proses tersebut dapat berjalan lebih cepat melalui dukungan anggaran dan penguatan tim di tingkat kabupaten/kota.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan Pemprov Riau bersama pemerintah kabupaten/kota berkomitmen mendukung percepatan program KDKMP, salah satunya melalui penyediaan lahan untuk pembangunan koperasi.
“Pemprov dan Pemerintah Kabupaten Kota konsen memberikan dukungan secara maksimal, salah satunya dengan ketersediaan lahan. Baik pinjam pakai, hibah dan bentuk lainnya, dengan begitu terjadilah percepatan pembangunan,” kata Syahrial Abdi.
Hal tersebut disampaikan Syahrial dalam Rapat Penyerahan Alokasi Anggaran Dukungan Verifikasi dan Validasi (Verval) serta Penguatan Tugas dan Fungsi Project Manager Officer (PMO) KDKMP Provinsi Riau Tahun 2026, Jumat (9/10/2026).
Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, Pemprov Riau telah membentuk Tim Verifikasi dan Validasi di seluruh kabupaten/kota. Tim tersebut bertugas memeriksa kelengkapan administrasi sekaligus memastikan kondisi fisik bangunan KDKMP di lapangan.
“Kita sudah membentuk secara lengkap tim verifikasi dan validasi kabupaten kota se Provinsi Riau. Dari 416 bangunan yang sudah selesai 100 persen, baru terdata 114 yang sudah Verval. Dari seluruh proses verifikasi dan validasi ini nantinya akan masuk ke dalam sistem secara nasional, namanya SimKopdes. Darisana kita bisa melihat semua progresnya,” ungkapnya.
Selain dukungan lahan dan pembentukan tim, percepatan program ini juga mendapat sokongan anggaran dari Kementerian Koperasi.
Total alokasi Dana Dekonsentrasi (Dekon) untuk kabupaten/kota se-Provinsi Riau mencapai Rp3.796.980.000. Kabupaten Kampar menerima alokasi terbesar, yakni Rp787.132.000.
“Alhamdulillah, di tengah kondisi fiskal kita dalam upaya percepatan ini, Kementerian memberikan dukungan anggaran untuk proses ini agar lebih cepat,” pungkasnya.
Berikut rincian alokasi anggaran Dekonsentrasi untuk kabupaten/kota di Provinsi Riau:
1. Kabupaten Kampar: Rp787.132.000
2. Kabupaten Rokan Hulu: Rp436.680.000
3. Kabupaten Siak: Rp427.712.000
4. Kabupaten Rokan Hilir: Rp409.776.000
5. Kabupaten Indragiri Hulu: Rp355.968.000
6. Kabupaten Bengkalis: Rp338.032.000
7. Kabupaten Indragiri Hilir: Rp221.448.000
8. Kabupaten Kuantan Singingi: Rp194.544.000
9. Kota Dumai: Rp176.608.000
10. Kabupaten Pelalawan: Rp176.608.000
11. Kota Pekanbaru: Rp158.672.000
12. Kabupaten Kepulauan Meranti: Rp113.800.000
Dukungan anggaran tersebut diharapkan mempercepat proses verifikasi dan validasi sehingga perkembangan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Riau dapat terpantau melalui sistem SimKopdes secara nasional.***
