Rakyat45.com, Tanggamus – DPRD Kabupaten Tanggamus bersama Pemerintah Kabupaten Tanggamus resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Jumat (24/10/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD itu berjalan tertib dan produktif, menandai keseriusan kedua lembaga dalam menyusun arah kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran dan pro-rakyat.
Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Tanggamus Agung Setyo Utomo, didampingi jajaran wakil ketua: M. Rangga Putra Hakim, Irwandi Suralaga, dan Bunyamin. Dari pihak eksekutif hadir Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta sejumlah kepala OPD.
Sekretaris DPRD, Andi Gunawan, melaporkan bahwa rapat memenuhi kuorum dengan kehadiran 30 dari total 45 anggota legislatif.
Sidang dibuka dengan lantunan lagu Indonesia Raya dan Mars Tanggamus Jaya, menciptakan suasana khidmat sebelum memasuki agenda utama
Ketua DPRD Agung Setyo Utomo menyampaikan bahwa seluruh rangkaian pembahasan KUA-PPAS 2026 telah dilakukan secara terbuka dan sesuai mekanisme.
“Rancangan awal telah disampaikan Bupati pada 6 Oktober 2025, dan dibahas secara intensif bersama Badan Anggaran serta TAPD sejak 20 hingga 23 Oktober,” kata Agung.
Ia menegaskan bahwa kesepakatan ini menjadi dasar penting dalam penyusunan APBD Tanggamus Tahun 2026.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD, Romzi Ady, memaparkan hasil pembahasan yang difokuskan pada sinkronisasi antara kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.
Berikut struktur KUA-PPAS 2026 yang disepakati:
- Pendapatan Daerah: Rp1.675.928.483.294,22
- Belanja Daerah: Rp1.695.785.429.114,22
- Defisit: Rp19.856.945.820,00
- Penerimaan Pembiayaan: Rp65.000.000.000,00
- Pengeluaran Pembiayaan: Rp45.143.054.180,00
- Pembiayaan Netto: Rp19.856.945.820,00
Romzi menekankan bahwa postur anggaran tersebut tetap berada dalam posisi “seimbang dan realistis”.
Banggar DPRD memberikan sejumlah rekomendasi prioritas, antara lain:
- Percepatan pembangunan infrastruktur melalui koordinasi lintas sektor.
- Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan validasi data jaminan sosial.
- Akselerasi rehabilitasi pendidikan, terutama di wilayah terpencil.
- Penguatan program pengelolaan sampah berbasis pekon.
- Inovasi pendapatan daerah melalui digitalisasi dan pemberdayaan UMKM.
- Penyusunan program OPD berbasis data dengan indikator kinerja yang terukur.
Wakil Bupati Agus Suranto menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi fase krusial dalam proses penyusunan APBD tahun 2026.
“Setelah kesepakatan ini, masih ada tahapan lanjutan yang harus dituntaskan tepat waktu. Kami berharap seluruh proses bisa berjalan lancar demi kesejahteraan masyarakat Tanggamus,” ujarnya.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan resmi dokumen KUA-PPAS 2026 oleh pimpinan DPRD dan Wakil Bupati. Tepuk tangan peserta sidang mengiringi momen tersebut sebagai tanda harapan baru bagi pembangunan Tanggamus.
Kesepakatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi wujud sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan setiap rupiah APBD 2026 memberi manfaat nyata—mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga penguatan ekonomi lokal.
Dengan komitmen bersama, Kabupaten Tanggamus diharapkan terus bergerak menuju pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.(Adv)
