Daerah

APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10,007 Triliun

2
×

APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10,007 Triliun

Sebarkan artikel ini
APBD Riau 2027 Disepakati Rp10,007 Triliun
Pemprov Riau dan DPRD menyepakati Ranperda APBD 2027 dengan pendapatan Rp10,007 triliun dan belanja daerah Rp9,907 triliun.

RAKYAT45.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama DPRD Provinsi Riau menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan rencana pendapatan daerah mencapai Rp10,007 triliun.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (16/11/2026), setelah melalui serangkaian pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif.

Dalam pendapat akhirnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan bahwa persetujuan Ranperda APBD 2027 merupakan hasil proses penyusunan, pembahasan, serta penyesuaian bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Ia mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah memberikan masukan, saran, serta dukungan selama pembahasan rancangan anggaran tersebut.

“Alhamdulillah, setelah melalui rangkaian tahapan penyusunan dan pembahasan bersama, hari ini kita telah sampai pada tahap persetujuan Ranperda APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas dukungan, masukan, serta saran yang telah diberikan selama proses pembahasan,” ujar SF.

Berdasarkan hasil pembahasan, pendapatan daerah Provinsi Riau pada 2027 direncanakan sebesar Rp10,007 triliun. Angka tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp6,992 triliun, pendapatan transfer Rp3,005 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp9,254 miliar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp9,907 triliun.

“Dari hasil pembahasan tersebut, pendapatan daerah kita rencanakan sebesar Rp10,007 triliun, yang terdiri dari PAD sebesar Rp6,992 triliun, pendapatan transfer Rp3,005 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp9,254 miliar. Adapun belanja daerah direncanakan sebesar Rp9,907 triliun,” jelasnya.

Komposisi tersebut menempatkan PAD sebagai sumber terbesar dalam struktur pendapatan daerah. Dengan nilai hampir Rp7 triliun, pendapatan dari sumber asli daerah menjadi salah satu penopang kemampuan fiskal Pemprov Riau untuk membiayai program pembangunan.

SF menegaskan, penyusunan APBD harus mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah sekaligus kebutuhan belanja. Karena itu, pengelolaan setiap komponen anggaran perlu dilakukan secara cermat agar pelaksanaan program tetap sesuai ketentuan dan prioritas pembangunan.

“Kita berharap seluruh perencanaan pendapatan dan belanja daerah ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Yang paling penting, anggaran yang telah disepakati bersama ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, dalam pernyataan yang masih memerlukan konfirmasi, menyebut persetujuan APBD 2027 merupakan hasil kerja bersama antara legislatif dan pemerintah daerah.

Ia berharap anggaran yang telah disepakati dapat digunakan secara tepat sasaran serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Koordinasi antara DPRD dan Pemprov Riau juga dinilai perlu terus diperkuat, terutama dalam mengawasi pelaksanaan program setelah APBD ditetapkan.

Menurutnya, pengawasan dan evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai tujuan dan tidak menyimpang dari prioritas yang telah disepakati.

Setelah memperoleh persetujuan bersama DPRD, Ranperda APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjalani evaluasi.

Proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme penetapan APBD. Evaluasi dilakukan untuk memastikan rancangan anggaran sesuai dengan kebijakan nasional, kepentingan masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.***