Rakyat45.com, Meranti – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka perhatian lebih besar terhadap persoalan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi tantangan daerah. Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menilai ketersediaan listrik, air bersih, sanitasi, serta akses transportasi perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan program tersebut berjalan optimal dan berkelanjutan.
Pandangan itu disampaikan Muzamil saat memimpin Rapat Kerja Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Kepulauan Meranti di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026) pagi. Rapat tersebut membahas tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program MBG, termasuk pengawasan dan pemeriksaan kelayakan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Muzamil menegaskan, karakteristik Kepulauan Meranti sebagai wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi geografis. Karena itu, dukungan terhadap program pemerintah pusat harus berjalan seiring dengan upaya mengatasi keterbatasan fasilitas dasar yang memengaruhi pelayanan kepada masyarakat.
“Program Makan Bergizi Gratis ini bukan hanya tentang makanannya saja. Kita berharap melalui program ini, persoalan-persoalan mendasar di Kabupaten Kepulauan Meranti, seperti listrik, air bersih, infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, sanitasi hingga jaringan telekomunikasi, juga dapat menjadi perhatian dan ikut diselesaikan,” ujarnya.
Selain infrastruktur, persoalan distribusi bahan pangan juga menjadi perhatian. Jarak pengiriman dari luar daerah membuat sejumlah komoditas membutuhkan waktu lebih panjang untuk sampai ke Kepulauan Meranti. Distribusi telur menjadi salah satu contoh yang berpotensi meningkatkan biaya operasional sekaligus memengaruhi kualitas bahan pangan.
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar, Muzamil mendorong sektor pertanian dan perikanan lokal mengambil peran lebih besar dalam memenuhi kebutuhan program MBG. Penguatan produksi daerah dinilai dapat membantu menjaga ketersediaan bahan pangan sekaligus membuka peluang bagi perekonomian masyarakat setempat.
“Kalau rantai pasok semakin panjang, biayanya semakin tinggi dan kualitas bahan pangan juga berpotensi menurun. Karena itu, sektor pertanian dan perikanan harus ikut mengambil peran. Kita ingin kebutuhan program ini secara bertahap dapat dipenuhi dari potensi daerah sendiri,” jelasnya.
Dalam aspek pelaksanaan, Muzamil meminta perangkat daerah, camat, dan pemerintah desa terlibat aktif mengawasi mutu makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta kepatuhan pengelola dapur terhadap standar operasional. Ia mengingatkan bahwa pengawasan harus mengedepankan profesionalisme dan pendekatan humanis tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai kita mencari-cari kesalahan, tetapi jangan pula membenarkan sesuatu yang memang tidak baik. Lakukan pengawasan secara humanis, berikan teguran dan kesempatan untuk memperbaiki. Namun, apabila memang tidak bisa memenuhi ketentuan, tentu harus ada tindak lanjut sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti, Suryani, menjelaskan bahwa pemeriksaan kelayakan operasional SPPG akan mengacu pada 14 indikator penilaian sebagai tindak lanjut surat edaran tersebut. Aspek yang diperiksa mencakup legalitas dokumen, keberadaan kepala SPPG, kompetensi juru masak, ketersediaan sumber air, fasilitas penyimpanan bahan pangan seperti chiller dan freezer, sanitasi, hingga sistem pengawasan melalui CCTV.
Berdasarkan data yang disampaikan Suryani, dari 23 SPPG yang aktif di Kepulauan Meranti, sebanyak 22 unit telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Satu unit lainnya masih dalam proses karena sedang melakukan relokasi.
Ia juga mengungkapkan sejumlah kendala teknis yang dihadapi pengelola dapur, terutama kualitas sumber air dan pasokan listrik. Kondisi air yang belum memadai meningkatkan kebutuhan air untuk pengolahan bahan pangan, sedangkan pemadaman listrik berisiko mengganggu penyimpanan bahan makanan yang membutuhkan suhu terjaga.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian ialah pengelolaan sanitasi dan limbah, termasuk pengurangan sampah plastik dari kemasan makanan. Setiap paket makanan yang didistribusikan juga wajib dilengkapi label batas maksimal waktu konsumsi guna menjaga keamanan pangan bagi penerima manfaat.
Melalui inspeksi tersebut, Badan Gizi Nasional berharap seluruh kondisi operasional SPPG dapat dinilai secara objektif. Hasil pemeriksaan selanjutnya menjadi dasar pemberian rekomendasi perbaikan sesuai kebutuhan dan tingkat kelayakan masing-masing dapur.
Rapat kerja itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti, serta jajaran anggota Satgas MBG.**
