Rakyat45.com, Siak – Robohnya trestle Dermaga Pelabuhan Tanjung Buton kini menjadi sorotan politik daerah. Ketua APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia) Alfitra, SH, MH, yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Siak, secara tegas mendesak pemerintah pusat agar segera mengambil langkah konkret guna memulihkan aktivitas pelabuhan yang lumpuh total.
Alfitra bersama Kepala KSOP Kelas II Tanjung Buton melakukan peninjauan langsung ke lokasi dermaga pada hari selasa lalu. Kunjungan tersebut bukan sekadar monitoring teknis, tetapi juga menjadi bentuk tekanan politik agar persoalan infrastruktur strategis ini tidak berlarut-larut.
Kepala KSOP II Tanjung Buton, Capt. Pujo Kurnianto, M.Mar, mengungkapkan laporan resmi terkait kerusakan dermaga telah disampaikan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta. Bahkan, Dirjen Perhubungan Laut dijadwalkan akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya.
“Seluruh aktivitas bongkar muat kami hentikan sementara sambil menunggu keputusan dari pusat. Ini menyangkut keselamatan dan kepastian hukum,” kata Capt. Pujo, Kamis (8/1/2026) kepada Rakyat45.com.
Akibat kerusakan tersebut, kapal-kapal yang telah terjadwal sandar terpaksa dialihkan ke pelabuhan lain di wilayah Provinsi Riau. Kondisi ini memicu efek domino terhadap distribusi logistik, dunia usaha, hingga kesejahteraan buruh pelabuhan.
Alfitra menilai, persoalan Dermaga Tanjung Buton bukan sekadar masalah teknis, melainkan kegagalan negara dalam menjaga infrastruktur vital daerah. Ia menegaskan akan membawa persoalan ini ke tingkat pemerintah pusat agar segera mendapat perhatian serius.
“Pelabuhan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika terlalu lama dibiarkan, yang dirugikan adalah rakyat kecil, khususnya buruh bongkar muat,” tegas politisi tersebut.
Sebagai solusi sementara, KSOP membuka opsi penggunaan kapal mobile crane (KM Player) apabila mendapat persetujuan resmi dari Kementerian Perhubungan. Untuk itu, APBMI dan perusahaan keagenan kapal diminta segera berkoordinasi dengan PT STI terkait kesiapan operasional dan penyesuaian tarif.
Menutup pernyataannya, Alfitra memastikan dirinya akan mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah pusat agar perbaikan dermaga segera direalisasikan melalui kebijakan anggaran dan percepatan proyek.
“Negara tidak boleh abai. Infrastruktur pelabuhan adalah urat nadi ekonomi daerah. Pemerintah pusat harus hadir dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
Hingga kini, masyarakat pesisir dan para pekerja pelabuhan masih menunggu langkah politik dan kebijakan konkret dari pemerintah pusat agar aktivitas di Pelabuhan Tanjung Buton dapat kembali berjalan normal.***
