RAKYAT45.COM – Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiapkan Investment Project Ready to Offer (IPRO) untuk mendorong masuknya investasi baru dan mempercepat hilirisasi di Riau.
Hal itu disampaikan Abdullah setelah bertemu dengan First Secretary Kedutaan Singapura dan Sekretaris Jenderal United Cities and Local Governments (UCLG) Asia Pacific di Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Abdullah mengatakan, UCLG Asia Pacific merupakan organisasi pemerintahan daerah tingkat dunia yang menjembatani pemerintah daerah dengan pemerintah negara lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) negara lain, hingga pihak swasta dalam pengembangan investasi, termasuk pembukaan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri.
Dalam pertemuan tersebut, Kedutaan Singapura juga menjajaki peluang kerja sama dengan Riau. Menurut Abdullah, peluang itu dapat menjadi momentum untuk kembali menghidupkan konsep Singapore-Johor-Riau (Sijori) yang pernah berkembang sebelumnya.
“Nah, Sijori ini saya pikir perlu dihidupkan lagi. Karena posisi Riau yang sangat strategis dekat dengan Selat Malaka dan memiliki sumber daya alam yang melimpah,” ungkap Abdullah.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Pelalawan dan Siak tersebut, posisi strategis serta kekayaan sumber daya alam Riau harus diikuti dengan penciptaan added value atau nilai tambah.
Nilai tambah itu, kata dia, dapat dikembangkan melalui berbagai komoditas seperti crude palm oil (CPO), sawit, perikanan, dan pertanian.
“Hilirisasi semua produk-produk itu harus mempunyai nilai tambah. Jangan hanya bahan mentah yang dikirim ke luar,” ucapnya.
Abdullah mengatakan, hilirisasi dan investasi baru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta membuka lapangan kerja. Investasi dan hilirisasi juga diharapkan memberikan dampak terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau.
“Itu harus dikawal dalam kerangka Ranperda Penanaman Modal yang sedang akan kita bahas. Satu sisi, dengan pertumbuhan-pertumbuhan investasi dan hilirisasi ini juga menambah PAD yang signifikan dan harus ditata kembali dengan kolaborasi seluruh pihak. Karena siapa pun melihat Riau itu sangat strategis, sangat seksi, sangat menarik bagi pertumbuhan ekonomi dalam skala Indonesia dan dunia,” ungkapnya.
Karena itu, Abdullah menilai Pemprov Riau perlu menyiapkan IPRO agar peluang investasi yang tersedia dapat segera ditindaklanjuti. Menurutnya, penyederhanaan perizinan dan rekomendasi juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya tarik investasi.
“Hari ini Vietnam sudah jauh menyalip negara-negara di ASEAN dengan pertumbuhan ekonomi yang melejit. Perizinan dan rekomendasi yang tidak berbelit-belit mesti benar-benar diaplikasikan. Diplomasi mesti ditindaklanjuti dengan kesepakatan-kesepakatan berikutnya,” sebutnya.
Abdullah menegaskan, peluang investasi di Riau tidak hanya terbuka bagi Singapura. Investor dari berbagai negara maupun pihak lain dapat masuk selama memberikan nilai tambah bagi daerah, terutama melalui pembukaan lapangan kerja lokal, penguatan usaha kecil dan menengah, pertumbuhan ekonomi, serta tetap menjaga lingkungan.
“Kita sedang menyiapkan jejaring nasional dan internasional. Dengan keterlibatan jejaring pengusaha-pengusaha lokal dan nasional, Apindo, Kadin. Secara angka belum, tapi Riau berpotensi menyalip PDRB Sumut dan menjadi tertinggi di luar Jawa, bahkan bisa masuk ke-3 besar tertinggi di Indonesia, dan Riau punya peluang itu,” terangnya.
Untuk memperkuat hilirisasi, Abdullah juga menilai diperlukan regulasi melalui peraturan daerah (Perda). Salah satu yang dapat didorong adalah kewajiban agar sebagian bahan baku sawit diolah di Riau dengan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
“Kalau harus memilih, salah satunya adalah hilirisasi CPO. Sebab bahan baku melimpah dan berkelanjutan. Dengan kebun sawit terluas di Indonesia dan ekspor CPO tertinggi 16 juta ton per tahun,” pungkasnya.***
