Rakyat45.com, Meranti – Capaian pendataan perlindungan sosial di Kabupaten Kepulauan Meranti baru menjangkau 60,59 persen dari keseluruhan sasaran. Kondisi ini mendorong pemerintah kabupaten memperkuat langkah percepatan dengan melibatkan aparatur sipil negara (ASN), kepala sekolah, tenaga pendidik, hingga tenaga kesehatan agar masyarakat yang memenuhi kriteria tidak luput dari pendataan.
Hingga Rabu (11/11/2026), sebanyak 40.929 kepala keluarga (KK) telah tercatat dalam Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Pemerintah daerah menilai keterlibatan berbagai sektor menjadi langkah strategis untuk menjangkau warga, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan pelayanan hingga tingkat desa.
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi percepatan pendataan Perlinsos di Ruang Rapat Dinsos P3AP2KB, Selatpanjang. Pertemuan dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Kepulauan Meranti, Randolph Hutauruk, yang hadir mewakili Bupati Asmar.
Kepala Dinsos P3AP2KB Kepulauan Meranti, Rhokaizal, menegaskan bahwa kelengkapan data menjadi aspek penting dalam memastikan program bantuan pemerintah memiliki sasaran yang tepat. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah mengambil peran aktif dalam menjangkau masyarakat di lingkungan masing-masing.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat membantu menyisir masyarakat di lingkungan masing-masing. Tujuannya agar tidak ada warga yang tertinggal dari pendataan, karena data Perlinsos ini menjadi salah satu dasar dalam penentuan sasaran berbagai program bantuan pemerintah ke depan,” ujarnya.
Selain mengandalkan koordinasi antarinstansi, Rhokaizal mengimbau masyarakat mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Identitas tersebut diperlukan untuk mendukung proses pendaftaran maupun pengajuan sanggahan secara mandiri.
Sementara itu, Randolph Hutauruk menekankan bahwa keberhasilan perluasan pendataan membutuhkan keseriusan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dalam memastikan masyarakat kurang mampu memperoleh akses terhadap proses pencatatan.
“Kita membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar cakupan pendataan ini semakin luas. Prinsipnya, jangan sampai ada masyarakat yang berhak justru tertinggal dari pendataan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pencatatan dalam Portal Perlinsos tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai penerima bantuan sosial. Setiap calon penerima tetap harus melalui tahapan verifikasi dan pemadanan data berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Kita membantu masyarakat untuk mendaftar dan memastikan datanya terdata. Namun, perlu dipahami bahwa terdaftar di Perlinsos bukan berarti otomatis mendapatkan bantuan. Penentuan kelayakan tetap melalui proses verifikasi dan pemadanan data sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, BKPSDM menyatakan kesiapan menggerakkan pejabat struktural di seluruh OPD dan kecamatan sebagai agen Perlinsos. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan keterlibatan kepala sekolah, sedangkan Dinas Kesehatan akan memaksimalkan jaringan tenaga kesehatan hingga ke tingkat desa.
Melalui strategi lintas sektor tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti menargetkan jangkauan pendataan semakin luas, sekaligus memastikan masyarakat memahami bahwa proses pendaftaran dan penetapan penerima bantuan merupakan dua tahapan yang berbeda.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kepala Dinsos P3AP2KB, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perwakilan BKPSDM, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Dinas Kesehatan, serta sejumlah pejabat terkait.**
