Rakyat45.com, Pekanbaru – Kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dan kedisiplinan aparatur, tetapi juga dipengaruhi kondisi kesejahteraan mereka. Persoalan tersebut menjadi perhatian Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, yang mendorong agar pembenahan manajemen aparatur sipil negara (ASN) turut menyentuh aspek ekonomi pegawai, termasuk melalui penguatan koperasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).
Pandangan itu disampaikan Muzamil saat mengikuti pengarahan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI mengenai kebijakan PRO-ASN di Pekanbaru. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Dalam forum tersebut, Muzamil mengangkat tantangan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama kondisi keuangan belanja pegawai serta persoalan ekonomi yang dihadapi sebagian ASN.
Menurutnya, tuntutan terhadap disiplin, profesionalisme, dan peningkatan kinerja harus diimbangi dengan kebijakan yang memperhatikan kemampuan ekonomi aparatur. Tekanan keuangan yang tidak tertangani berpotensi mengganggu konsentrasi dan motivasi pegawai dalam menjalankan tugas.
“Bagaimanapun manajemen yang kita terapkan kepada pegawai akan menjadi tantangan ketika mereka sedang menghadapi persoalan keuangan yang cukup berat. Kondisi seperti ini tentu tidak mudah dan juga terjadi di berbagai perangkat daerah,” ujar Muzamil.
Sebagai salah satu upaya mencari solusi, ia meminta BKN memberikan perhatian terhadap pengaturan fasilitas pinjaman ASN melalui perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Akses pembiayaan, menurutnya, perlu dikelola secara bertanggung jawab agar membantu kebutuhan pegawai tanpa menciptakan beban keuangan yang berlebihan.
Muzamil juga mendorong penguatan koperasi Korpri sebagai wadah pemberdayaan ekonomi aparatur. Ia berharap pembentukan dan pengelolaannya dapat segera diwujudkan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum serta perizinan.
“Kami berharap adanya dukungan terkait pengaturan peminjaman pegawai. Selain itu, kami juga ingin mendorong pengaturan koperasi Korpri agar dapat segera kami implementasikan, tentunya tetap sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun perizinan di kemudian hari,” katanya.
Menanggapi usulan tersebut, Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan bahwa pembentukan koperasi Korpri dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan, ketentuan yang berlaku telah memberikan kemudahan bagi organisasi Korpri untuk memiliki koperasi sendiri.
“Untuk koperasi sudah bisa langsung didirikan. Pengaturan dalam Undang-Undang Koperasi saat ini sudah sangat memudahkan. Korpri juga dapat mendirikan koperasi sendiri, dan di BKN kami juga telah melaksanakannya,” ujarnya.
Selain pembahasan kesejahteraan pegawai, pengarahan tersebut juga menyoroti penguatan sistem manajemen talenta sebagai bagian dari reformasi birokrasi di Provinsi Riau.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengapresiasi pendampingan BKN dalam memperbaiki tata kelola manajemen ASN. Ia menyebut penerapan manajemen talenta di daerahnya terus berkembang, salah satunya ditandai dengan keberhasilan UPT Penilaian Kompetensi BKD Riau meraih Akreditasi A dari BKN dengan nilai 96.
SF Hariyanto menegaskan bahwa penempatan aparatur harus mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, integritas, serta kebutuhan organisasi. Dengan pendekatan tersebut, pengisian jabatan diharapkan berlangsung lebih objektif dan memberikan kesempatan kepada pegawai berprestasi untuk berkembang.
“Manajemen talenta harus mampu memastikan pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja baik mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Dalam pengisian jabatan, kita harus mengedepankan kemampuan, integritas, dan kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Penguatan manajemen talenta dan perhatian terhadap kesejahteraan pegawai menjadi dua aspek yang saling melengkapi dalam membangun birokrasi berkualitas. Melalui kebijakan PRO-ASN, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang profesional sekaligus mendukung aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Muzamil didampingi Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri, Kepala BKPSDM Bakharudin, serta Sekretaris BKPSDM, Siti Rodhiyah.**
