Rakyat45.com, Sleman – Realisasi investasi Kabupaten Sleman yang mencapai Rp3,53 triliun hingga September 2026 memperlihatkan besarnya aktivitas penanaman modal di wilayah tersebut. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya ditopang oleh masuknya investasi. Kepastian tata ruang, kemudahan perizinan, dan kekuatan pendapatan daerah juga menjadi faktor penting agar pembangunan berjalan terarah dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Ketiga aspek tersebut menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Sleman dalam jumpa pers yang berlangsung di Ruang Aula 1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman, Rabu (11/11/2026). Melalui forum itu, jajaran pemerintah daerah memaparkan langkah pembangunan dari sisi penataan wilayah, penanaman modal, serta pengelolaan keuangan daerah.
Paparan disampaikan Kepala Dinas ATR/BPN Kabupaten Sleman Dona Saputra Ginting, S.T.; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Triana Wahyuningsih, S.Si., M.M.; serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Wawan Hariawan, S.I.P., M.Si.
Revisi Tata Ruang Disiapkan untuk Menjawab Kebutuhan Pembangunan
Kepala Dinas ATR/BPN Kabupaten Sleman, Dona Saputra Ginting, menjelaskan bahwa perencanaan tata ruang menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan. Pemanfaatan wilayah harus memperhatikan kebutuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kawasan pertanian.
Sleman telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021. Setelah lima tahun berjalan, pemerintah daerah kini melakukan peninjauan dan mempersiapkan revisi regulasi tersebut agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kebijakan nasional.
Dalam penyusunan arah revisi, pemerintah memberikan perhatian pada tiga sektor utama, yaitu pendidikan, pertanian, dan penataan kawasan perkotaan.
Keberadaan berbagai perguruan tinggi menjadi potensi bagi Sleman untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis pendidikan, industri kreatif, dan teknologi. Sementara itu, sektor pertanian diarahkan agar semakin produktif melalui pengelolaan lahan yang inovatif.
Penataan kawasan perkotaan juga menjadi bagian penting dari perencanaan tersebut. Pemerintah perlu menjaga agar perkembangan wilayah tidak mengurangi fungsi lingkungan maupun mengancam keberlanjutan lahan pertanian.
Investasi Rp3,53 Triliun Serap 11.009 Tenaga Kerja
Dari sisi penanaman modal, Kepala DPMPTSP Kabupaten Sleman, Triana Wahyuningsih, menyampaikan bahwa realisasi investasi hingga September 2026 mencapai Rp3,53 triliun. Nilai tersebut meningkat 109,84 persen dibandingkan periode 2025 berdasarkan paparan pemerintah daerah.
Investasi itu terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp2,73 triliun atau 77,21 persen dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp804,74 miliar atau 22,79 persen. Secara keseluruhan, aktivitas penanaman modal tersebut menyerap 11.009 tenaga kerja.
Khusus pada triwulan III 2026, realisasi investasi tercatat sekitar Rp1,45 triliun melalui 2.106 proyek. Periode tersebut juga mencatat penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.123 orang.
Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi menjadi penyumbang investasi terbesar pada triwulan III, dengan nilai sekitar Rp1,14 triliun.
Triana menegaskan bahwa kepastian tata ruang turut memengaruhi keputusan investor dalam menentukan lokasi usaha. Karena itu, DPMPTSP terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk membantu menyelesaikan hambatan yang muncul dalam proses perizinan.
Pemerintah Kabupaten Sleman juga mengandalkan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memperluas akses layanan. Fasilitas tersebut mengintegrasikan 39 instansi dengan 159 jenis layanan, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat mengurus berbagai kebutuhan pelayanan melalui satu tempat.
Penghapusan Denda PBB-P2 Masuk Agenda Optimalisasi Pendapatan
Pada sektor keuangan daerah, Kepala BKAD Kabupaten Sleman, Wawan Hariawan, memaparkan langkah pemerintah dalam meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi pajak daerah dan perbaikan pelayanan kepada wajib pajak.
Salah satu kebijakan yang disampaikan ialah penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendukung penerimaan daerah.
Rangkaian kebijakan di bidang tata ruang, investasi, dan pendapatan daerah itu menjadi bagian dari upaya Sleman membangun wilayah yang memiliki daya saing. Pemerintah daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berupaya memastikan pembangunan berlangsung dengan perencanaan yang matang dan ditopang pengelolaan keuangan yang lebih kuat.**
