Rakyat45.com, Sleman – Kabar gembira bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan keringanan melalui kebijakan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda untuk tunggakan pajak periode 2013 hingga 2026. Dengan kebijakan ini, wajib pajak cukup menyelesaikan pokok pajaknya tanpa dibebani akumulasi sanksi administrasi.
Program tersebut berlaku mulai 20 Oktober hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini menjadi langkah pemerintah daerah untuk membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Wawan Hariawan, S.I.P., M.Si., memaparkan di Ruang Aula 1 Kesbangpol, Rabu (11/11/2026). Ia menjelaskan bahwa penghapusan denda merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat, khususnya wajib pajak yang masih memiliki tunggakan.
Wawan juga mengungkapkan, akumulasi tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Sleman mencapai sekitar Rp138 miliar. Sementara itu, nilai bunga dan denda administrasi tercatat sekitar Rp53,7 miliar.
“Besarnya angka tersebut menjadi tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Melalui penghapusan sanksi administrasi, pemerintah berharap masyarakat semakin terdorong untuk menyelesaikan pokok pajak yang tertunda.” ungkapnya.
Pajak Menopang Pembangunan Daerah
Optimalisasi penerimaan pajak memiliki arti penting bagi keberlanjutan pembangunan Kabupaten Sleman. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak berperan dalam membiayai berbagai program pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah daerah mengajak wajib pajak yang masih memiliki tunggakan untuk memanfaatkan kebijakan tersebut sebelum 31 Desember 2026. Kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan dapat memperkuat keuangan daerah dan mendukung pembangunan yang manfaatnya kembali kepada masyarakat.**
