Bengkalis, Rakyat45.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkalis menunjukkan tekad yang kuat untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam upaya membangun Zona Integritas (ZI) di wilayah kerjanya. Optimisme ini terlihat jelas saat pelaksanaan Desk Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK bersama Tim Penilai Mandiri Kementerian Hukum dan HAM pada Kamis, 3 Oktober 2024.
Kepala Lapas Bengkalis, Muhammad Lukman, memperkenalkan anggota Tim Kelompok Kerja (Pokja) dan menjelaskan berbagai inovasi serta langkah strategis yang telah diterapkan dalam membangun ZI menuju WBK. Ditemani oleh Ketua ZI, Eflizar, dan seluruh tim Pokja, Lukman menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta membangun budaya integritas di instansinya.
Lapas Bengkalis bertekad untuk mewujudkan WBK melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan budaya kerja positif, penerapan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kode etik pegawai, dan pemberantasan korupsi.
Dalam presentasinya, Kalapas menjelaskan kemajuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang mencakup enam Area Perubahan: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
“Kami telah mengimplementasikan enam komponen pengungkit di setiap program dan memperkenalkan berbagai inovasi dalam pelayanan. Beberapa inovasi unggulan kami antara lain PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Jumat Curhat, Silapis (Sistem Layanan Lapas Bengkalis), dan Sianpelang (Antar Penyebrangan Pulang), yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi layanan di Lapas Bengkalis dengan cepat dan efisien,” ujar Kalapas.
Setelah presentasi, penilaian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana seluruh tim Pokja pembangunan Zona Integritas Lapas Bengkalis menjawab dengan lugas berbagai pertanyaan terkait proses pembangunan ZI dalam enam area perubahan menuju WBK.
“Predikat WBK dan WBBM bukanlah tujuan akhir kami, tetapi upaya kami untuk memberikan pelayanan publik yang bebas dari korupsi, responsif, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat,” tegas Kalapas. ***
