Batam, Rakyat45.com – Viral di media sosial hutan bakau atau mangrove Pulau Sugi, kabupaten Karimun telah diperjual belikan. Menyikapi hal ini Ketua DPRD Kepri bersama dengan beberapa anggota DPRD lainnya turun ke lapangan bertemu langsung dengan Kepala Desa Sugi, Mawasi.
“Kami sudah meminta keterangan dari masyarakat setempat terkait permasalahan yang sedang panas ini. Selain itu, kami juga telah mendengar langsung dari kepala desa terkait beberapa hal yang disampaikan,” ujarnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri) Iman Sutiawan mengatakan, kedatangan DPRD ke lokasi tersebut untuk meredam ketegangan di masyarakat dan meminta semua pihak menghentikan aktivitas di kawasan hutan bakau tersebut.
“Kami perintahkan seluruh pihak yang bersangkutan, termasuk perusahaan, melalui kepala desa dan camat, untuk berhenti dulu beraktivitas. Jika ada ganti rugi, diberhentikan dulu sampai semuanya jelas. Karena ini berkaitan dengan masyarakat banyak, harus kita dudukkan bersama,” kata Imam, Minggu (2/2/20225).
Menurut Iman, luas lahan yang menjadi permasalahan mencapai sekitar 90 hektare. Namun, kepastian mengenai status legalitas lahan masih belum jelas.
“Di satu sisi, kepala desa sudah membatalkan izin dengan surat resmi, tapi di sisi lain ada juga pencairan uang sebagai Down Payment. Ini yang masih simpang siur dan perlu diperjelas. Kami minta pihak perusahaan menjelaskan langsung kepada kami,” katanya.
Dampak dari aktivitas perusahaan terhadap lingkungan juga menjadi perhatian DPRD Kepri karena peran hutan bakau sebagai habitat penting bagi ekosistem laut, seperti ketam dan udang yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir.
“Kami belum tahu apakah perusahaan akan menghabisi mangrove atau tidak. Yang pasti, ini bisa berdampak besar bagi masyarakat, terutama nelayan yang mencari nafkah di kawasan tersebut,” katanya.
Untuk menyelesaikan permasalahan ini, DPRD Kepri berencana menggelar pertemuan dengan gubernur Kepri, bupati terpilih, serta pihak terkait lainnya.
