Jakarta, Rakyat45.com – Melalui konferensi video dari kediamannya di Hambalang, Jawa Barat (Jabar), Presiden Prabowo Subianto mengundang perusahaan konstruksi asing dan investor luar negeri ikut membangun infrastruktur di Indonesia. Pembangunan infrastruktur masih akan menjadi prioritas kerja pemerintahannya dalam lima tahun ke depan.
“Kondisi geografis Indonesia yang luas dan beragam membuat banyak komunitas terisolasi, dan untuk menjembatani itu, kami mencanangkan program yang ambisius bermitra dengan sektor swasta,” kata Presiden saat acara puncak World Governments Summit di Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis (13/2/2025).
Menurut Presiden Prabowo, proyek-proyek pembangunan tersebut di antaranya sektor infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, jalur-jalur distribusi energi, dan jaringan digital yang akan menghubungkan seluruh rakyat Indonesia di mana pun mereka berada.
Menurut Prabowo, konektivitas tidak hanya sebatas menghubungkan orang, tetapi juga memicu tumbuhnya perekonomian masyarakat.
“Konektivitas digital ini menjadi perhatian khusus juga, karena di dunia yang serba terhubung, (jaringan komunikasi) bukan lagi kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan. Oleh karena itu, kami pun mengalokasikan 6GHz spektrum WiFi untuk layanan publik,” kata Presiden, dilansir ANTARA.
Presiden juga menyatakan bahwa pemerintah menambah kapasitas Internet sampai dua kali lipat, sehingga anak-anak muda yang berada di daerah terpencil memiliki akses yang sama untuk berusaha sebagaimana mereka yang berada di ibu kota negara.
“Langkah ini pun memastikan setiap orang di Indonesia dari daerah-daerah yang paling pelosok sampai di jantung ibu kota Jakarta memiliki kesempatan yang sama mengakses ruang ekonomi digital untuk belajar, berinovasi, dan sejahtera,” kata Presiden.
World Governments Summit merupakan konferensi tingkat tinggi yang rutin digelar setiap tahun oleh Uni Emirat Arab di Dubai. Dalam forum itu, pemimpin dari berbagai negara berkumpul bersama lembaga-lembaga dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), para ahli dari berbagai sektor, organisasi masyarakat sipil, industri, dan sektor swasta.
