Jakarta, Rakyat45.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Komjen (Purn) Akhmad Wiyagus menegaskan, percepatan pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa berjalan sendiri. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat agar pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Akhmad Wiyagus dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025, yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube OJK, Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi ditentukan oleh keterlibatan semua pihak, terutama dalam memperluas akses keuangan yang inklusif serta meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Dengan kolaborasi nyata, pemerataan ekonomi bisa tercapai. Rakyat kecil tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi bangsa,” tegas Akhmad Wiyagus.
Wiyagus menilai, penguatan akses keuangan harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur dan pengendalian inflasi. Ketersediaan infrastruktur yang baik, sambungnya, akan membuka jalur distribusi antar daerah, menekan biaya logistik, serta menjaga stabilitas harga pangan dan kebutuhan pokok masyarakat.
Selain itu, transformasi ekonomi digital juga menjadi pendorong utama dalam memperluas pasar bagi pelaku UMKM. Melalui digitalisasi, pelaku usaha kecil dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dan meningkatkan nilai tambah produknya.
Dalam paparannya, Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa pemerataan akses keuangan bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan bagian penting dari upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Jika daerah tertinggal tidak mendapatkan akses keuangan, atau masyarakat kecil tidak bisa masuk dalam sistem ekonomi formal, maka kita belum benar-benar berdiri di atas kaki sendiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerataan itu diwujudkan melalui dua langkah utama, yakni inklusi keuangan dan literasi keuangan.
Inklusi keuangan bertujuan memperluas jangkauan masyarakat terhadap layanan dan produk keuangan.
Literasi keuangan berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola keuangan dengan bijak.
Lebih lanjut, Wiyagus menyebut, keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjadi ujung tombak dalam mendorong pemerataan akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia.
“Tujuan utama TPAKD adalah memastikan peningkatan literasi dan inklusi keuangan berjalan beriringan, sehingga tidak ada lagi kesenjangan besar antara masyarakat yang memahami keuangan dan yang belum tersentuh sama sekali,” paparnya.
Ia menambahkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam mencapai target nasional literasi dan inklusi keuangan. Namun dengan kerja sama yang solid antar pihak, Wiyagus optimistis target tersebut dapat tercapai secara berkelanjutan.
Informasi lebih lengkap tentang prinsip editorial kami bisa dibaca di Kebijakan Redaksi.
