Pekanbaru, Rakyat45.com – Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Riau, H. Edi Basri, SH, M.Si, menegaskan bahwa proses hukum terhadap Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid harus dibuka secara menyeluruh dan transparan. Ia meminta aparat penegak hukum untuk tidak berhenti hanya pada satu nama, melainkan mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
“Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang memerintahkan atau ikut dalam praktik melawan hukum, harus ikut bertanggung jawab,” tegas Edi Basri di Pekanbaru, Selasa (11/11/2025).
Menurut Edi, persoalan ini bukan hanya menyangkut nama Abdul Wahid, tetapi juga menyentuh kepentingan masyarakat luas. Ia menyoroti bahwa dampak dari praktik korupsi sangat merugikan rakyat, terutama dalam kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan.
“Yang paling dirugikan adalah masyarakat Riau. Keuangan daerah kita sedang defisit, sementara pemerintah sedang berjuang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi masih ada yang bermain-main dengan uang rakyat. Itu memalukan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Politikus Gerindra tersebut mengungkapkan bahwa DPRD Riau telah berkoordinasi dengan sejumlah fraksi untuk memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek besar di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
“Kami akan mendorong evaluasi berkala setiap dua bulan terhadap proyek strategis, terutama yang nilainya besar. Kita ingin tahu siapa pelaksana proyeknya, apakah ada titipan atau permainan di dalamnya. Kalau dibiarkan, hal seperti ini bisa menggerus ekonomi daerah,” jelasnya.
Edi menegaskan bahwa pengawasan bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain itu, Edi juga menyinggung perhatian serius pemerintah pusat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ia mengatakan, Kementerian Keuangan telah menilai Riau sebagai salah satu daerah dengan tingkat pemborosan anggaran yang masih tinggi.
“Selama ini anggaran besar, tapi penggunaannya belum efisien. Karena itu, pusat melakukan pemotongan anggaran bukan untuk menghukum, tapi agar daerah bisa berbelanja lebih bijak dan tepat sasaran,” ujarnya dikutip dari goriau.
Ia pun berharap agar momentum kasus ini menjadi refleksi bersama bagi seluruh pejabat di daerah untuk bekerja lebih jujur dan profesional.
“Jangan sampai kasus seperti ini terulang. Setiap rupiah uang rakyat harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” tutup Edi.***
