Banner Website
Advertorial

Pansus DPRD Riau Soroti Kinerja BUMD, Riau Petroleum Diminta Maksimalkan Potensi

32
×

Pansus DPRD Riau Soroti Kinerja BUMD, Riau Petroleum Diminta Maksimalkan Potensi

Sebarkan artikel ini
Pansus DPRD Riau Soroti Kinerja BUMD
Ketua Pansus LKPJ DPRD Riau, Androy Aderianda. (Rakyat45//Advertorial)

Rakyat45.com, Pekanbaru – Kinerja BUMD Riau Petroleum menjadi sorotan dalam rapat Pansus LKPJ DPRD Riau yang membahas laporan keuangan dan kontribusi perusahaan terhadap pendapatan daerah.

Rapat yang digelar Selasa (31/3/2026) ini menghadirkan manajemen PT Riau Petroleum beserta anak perusahaan untuk menyampaikan laporan secara menyeluruh, termasuk analisa kondisi keuangan dan potensi usaha.

Direktur PT Riau Petroleum, Husnul, menjelaskan bahwa secara umum kondisi perusahaan dalam keadaan sehat dan mampu memberikan kontribusi deviden bagi daerah. Namun, ia mengakui masih ada unit usaha, khususnya di anak perusahaan, yang belum optimal.

Hal tersebut, menurutnya, menjadi fokus perbaikan manajemen ke depan agar seluruh lini usaha mampu memberikan dampak maksimal bagi induk perusahaan.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Riau, Androy Aderianda

Dalam diskusi, anggota pansus aktif mengajukan berbagai pertanyaan yang dijawab langsung oleh pihak perusahaan. DPRD menilai BUMD ini memiliki prospek positif meski masih memerlukan penguatan di beberapa sektor.

Selain itu, dalam rapat juga disinggung keberadaan BUMD baru sektor pangan yang dibentuk pada 2025. Perusahaan tersebut mulai berperan dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi di Riau.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Riau, Androy Aderianda, menegaskan pihaknya akan memberikan rekomendasi tegas terhadap BUMD yang belum mampu menyumbang deviden.

Ia menyebut evaluasi akan dilakukan, termasuk kemungkinan pemberian sanksi sebagai bentuk penegasan kinerja.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Androy Aderianda, didampingi Wakil Ketua Indra Gunawan Eet, serta dihadiri sejumlah anggota pansus lainnya. DPRD menargetkan pembahasan LKPJ mampu mendorong BUMD lebih produktif dan berkontribusi nyata terhadap keuangan daerah.***