Rakyat45.com, Pekanbaru – Ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino pada 2026 mendorong Polda Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat kesiapsiagaan melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 yang digelar di Aula Tribrata Mapolda Riau, Senin (27/4/2026).
Pertemuan strategis ini menjadi ruang konsolidasi penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyatukan langkah menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun menjadi ancaman serius bagi Provinsi Riau.
Hadir dalam kegiatan tersebut Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, para kepala daerah se-Provinsi Riau, jajaran TNI-Polri, BNPB, BMKG, pelaku usaha, akademisi, serta berbagai instansi terkait lainnya.
Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., yang membuka langsung rapat tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh dilakukan secara reaktif setelah bencana terjadi, melainkan harus dimulai dari kesiapsiagaan yang matang sejak awal.
“Karhutla bukan persoalan yang bisa ditangani setelah kejadian. Kita tidak boleh menunggu api membesar baru bergerak. Seluruh elemen harus memperkuat kesiapsiagaan dari sekarang, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi,” tegas Kapolda.
Menurut Irjen Herry, langkah strategis harus dibangun melalui kerja kolaboratif yang terukur, mulai dari penyiapan embung air, penguatan sekat kanal, pembangunan menara pantau atau menara api, hingga penerapan pendekatan multi-helix yang melibatkan pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
Sejumlah perusahaan besar pemegang konsesi yang hadir dalam forum tersebut juga menyatakan komitmen untuk turut mendukung upaya pencegahan karhutla secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Kapolda menegaskan bahwa pencegahan tetap menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman karhutla. Edukasi, literasi lingkungan, dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat dinilai harus terus diperkuat agar tumbuh perubahan pola pikir dan perilaku dalam menjaga lingkungan.
“Pencegahan adalah kunci utama. Kita harus membangun mindset bersama bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kolektif. Jangan membuka lahan dengan membakar, karena dampaknya bukan hanya hukum, tetapi juga merusak kesehatan, ekonomi, dan masa depan daerah,” ujarnya.
Selain itu, seluruh Kapolres jajaran diminta aktif turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, mulai dari sumber air cadangan, embung, alat pemadam, kesiapan personel, masyarakat peduli api, hingga patroli terpadu berbasis teknologi.
Polda Riau juga terus memperkuat koordinasi dengan BNPB dan pemerintah pusat terkait mitigasi lanjutan, termasuk kemungkinan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan apabila kondisi lapangan membutuhkan langkah cepat.
“Kita harus melakukan langkah-langkah luar biasa. Jangan sampai kelengahan kecil memicu bencana besar. Deteksi dini harus berjalan maksimal, survei harus berkelanjutan, dan setiap titik api harus dipadamkan secepat mungkin sebelum meluas,” tegasnya.
Dalam forum itu juga dipaparkan bahwa Provinsi Riau memiliki luas lahan gambut sekitar 5,3 juta hektare, terbesar dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Kondisi tersebut menjadikan Riau sebagai salah satu wilayah paling rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan, terutama saat musim kemarau panjang dan peningkatan suhu ekstrem akibat El Nino.
Secara nasional, sekitar 53.000 hektare kawasan terdampak karhutla pada 2026, dengan wilayah terbesar berada di Kalimantan Barat dan Provinsi Riau. Data ini semakin mempertegas pentingnya langkah antisipasi yang cepat dan berkelanjutan.
Atas dasar kerawanan tersebut, seluruh pihak menilai penguatan kolaborasi menjadi kebutuhan mutlak. Posko penanggulangan yang telah tersedia di BPBD akan diperkuat hingga tingkat provinsi dengan dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan.
Para kepala daerah juga diminta memastikan kebijakan berbasis pelestarian lingkungan berjalan efektif dan seluruh perangkat daerah terlibat aktif dalam strategi pencegahan.
Kapolda Riau turut menyampaikan apresiasi kepada unsur TNI, relawan, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat peduli api, serta insan pers yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla di Bumi Lancang Kuning.
Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan pesan-pesan pencegahan kepada masyarakat luas agar kesadaran kolektif terus tumbuh dan menjadi gerakan bersama.
“Terima kasih kepada rekan-rekan media yang akan terus menyiarkan semangat pencegahan ini kepada masyarakat. Hasil kerja kolaboratif ini harus benar-benar dirasakan masyarakat. Ini adalah melting pot bagi kita semua untuk bergerak serentak, menyamakan visi, menyamakan frekuensi, dan menjaga Bumi Lancang Kuning agar tetap lestari,” pungkas Irjen Herry.
Melalui rapat koordinasi lintas sektoral ini, Polda Riau bersama Forkopimda menegaskan komitmen kuat untuk memperkuat sinergi, mempercepat respons, dan menghadirkan aksi nyata dalam menghadapi ancaman karhutla sepanjang tahun 2026 demi menjaga keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan di Provinsi Riau.**
Melindungi Tuah, Menjaga Marwah
