RAKYAT45.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama BPJS Kesehatan menghadapi tantangan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tengah tekanan fiskal yang turut memengaruhi kemampuan pembiayaan program. Meski demikian, kedua pihak memastikan kondisi tersebut tidak boleh mengganggu perlindungan kesehatan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprov Riau dan BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Riau, Senin (5/10/2026).
Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa kondisi fiskal yang dihadapi pemerintah daerah tidak boleh menjadi alasan terganggunya perlindungan masyarakat. Menurutnya, kesinambungan program JKN harus dijaga melalui kerja sama dan pengelolaan pembiayaan yang baik.
“Yang paling penting adalah jangan sampai kondisi fiskal yang kita hadapi membuat perlindungan masyarakat terganggu, karena kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas kita,” tutur SF.
SF mengatakan, penyesuaian pembiayaan dilakukan untuk menyesuaikan kondisi daerah dan pembagian tanggung jawab antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Namun, kebijakan tersebut tetap harus memastikan masyarakat memperoleh jaminan kesehatan secara berkelanjutan.
“Kita melakukan penyesuaian ini bukan untuk mengurangi perlindungan kepada masyarakat, tetapi bagaimana pembiayaan dapat berjalan sesuai kondisi daerah dan kepesertaan JKN tetap terjaga,” ucap SF.
Ia meminta pemerintah kabupaten/kota menyiapkan penganggaran secara tepat waktu agar kewajiban pemerintah daerah dapat dipenuhi. Menurutnya, kesiapan anggaran menjadi bagian penting untuk mencegah persoalan pembiayaan berdampak pada masyarakat.
Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah II, Nopi Hidayat, mengatakan tekanan pembiayaan juga dirasakan BPJS Kesehatan. Ia menyebut biaya yang dibayarkan untuk pelayanan kesehatan lebih besar dibandingkan iuran yang diterima.
“BPJS Kesehatan pun mungkin Bapak sudah dengar, kita mengalami kondisi fiskal yang sama juga tekanannya, biaya yang kami bayarkan lebih besar daripada iuran yang diterima, tetapi kami tetap berkomitmen menyelesaikan kendala yang ada bersama Pak Gubernur,” ujar Nopi.
Nopi juga mengapresiasi langkah Pemprov Riau dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran yang sebelumnya mengalami keterlambatan. Menurutnya, proses pembayaran sudah mulai berjalan dan sejumlah kewajiban telah diterima maupun sedang diproses.
“Saat ini memang ada keterlambatan, tetapi sudah mulai berjalan, kami sudah menerima juga dan beberapa sudah berproses, mudah-mudahan yang di-carry over ke tahun berikutnya tidak sebesar seperti tahun sebelumnya,” tuturnya.
Menurut Nopi, tantangan pembiayaan pada 2027 tidak hanya berkaitan dengan penganggaran, tetapi juga kesinambungan likuiditas untuk pembayaran pelayanan kesehatan dan penerimaan iuran. Karena itu, koordinasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat.
Ia berharap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat melakukan penyesuaian alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu sehingga kewajiban pembiayaan dapat dikelola dengan baik dan tidak mengganggu perlindungan peserta JKN.
“Perubahan ini akan berlaku per 1 Januari 2027, sehingga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus melakukan penyesuaian alokasi APBD agar kesinambungan pertanggungan kepesertaan JKN tetap terjaga,” pungkasnya.***












