Rakyat45.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau memperkuat pengawasan Perencanaan Anggaran Daerah tahun 2026 melalui agenda entry meeting yang digelar di Pekanbaru, Kamis (5/3/2026).
Pertemuan tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung pengawasan perencanaan dan penganggaran daerah. Dalam kesempatan itu, kedua pihak juga membahas tindak lanjut Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II Tahun 2025 sebagai bahan evaluasi tata kelola pembangunan di Provinsi Riau.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan LED yang disusun BPKP menjadi instrumen penting untuk menilai kualitas perencanaan pembangunan secara objektif.
“Melalui Laporan Eksekutif Daerah ini kita dapat menilai kinerja pembangunan dan kualitas perencanaan secara objektif, sekaligus mengetahui area yang perlu segera diperbaiki agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” ujarnya.
Menurut SF Hariyanto, pembangunan di Riau secara umum menunjukkan perkembangan positif. Hal itu terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 76,31 persen.
Meski demikian, ia menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan di sejumlah wilayah pesisir. Keterbatasan akses terhadap air minum layak, sanitasi, dan layanan listrik selama 24 jam masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
Selain itu, pemerintah daerah juga menghadapi persoalan kapasitas fiskal serta tunda bayar di beberapa kabupaten dan kota. Kondisi tersebut, kata dia, dipengaruhi perencanaan pendapatan yang belum akurat.
“Masalah tunda bayar harus menjadi pelajaran penting. Perencanaan pendapatan dan belanja daerah ke depan harus lebih realistis dan akurat. Kami juga mendorong pemerintah daerah beralih dari pendekatan yang berorientasi pada input menjadi berbasis hasil agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing, menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan bertujuan menyelaraskan perencanaan anggaran daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
Ia berharap komitmen yang telah disepakati dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan alokasi anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Riau.(Adv)
