Rakyat45.com, Bengkalis – Polemik komunikasi antara Kepala UPT Samsat Bengkalis, Zulham Putra, dan wartawan berakhir melalui pertemuan langsung dengan jajaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bengkalis, Kamis (6/8/2026).
Zulham datang menemui Ketua PWI Kabupaten Bengkalis, Adi Putra, bersama sejumlah wartawan. Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan yang dikirim melalui WhatsApp sehari sebelumnya ketika menerima permintaan konfirmasi dari wartawan.
Pertemuan itu sekaligus menjadi ruang klarifikasi bagi Zulham. Ia mengakui pernyataannya dalam percakapan tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman dan memilih menyelesaikannya secara langsung dengan insan pers.
“Dengan ini saya, Kepala UPT Samsat (Pengelolaan Pendapatan) Bengkalis, Bapenda Provinsi Riau, Zulham Putra, menyatakan permohonan maaf atas apa yang saya sampaikan melalui pesan WhatsApp,” ujar Zulham.
Ia menegaskan, pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk merendahkan atau melecehkan profesi wartawan. Menurutnya, ia membutuhkan waktu untuk menyiapkan data dan bahan sebelum memberikan keterangan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipastikan akurat.
“Saya baru dua bulan menjabat sebagai Kepala UPT Samsat. Selama dua bulan ini fokus melakukan evaluasi internal. Wartawan adalah mitra strategis UPT Samsat Bengkalis,” katanya.
Zulham berharap persoalan tersebut tidak mengganggu hubungan yang telah terjalin antara Samsat Bengkalis dan media. Ia menilai komunikasi yang terbuka diperlukan agar informasi mengenai pelayanan publik dapat diterima masyarakat secara jelas dan tepat.
Ketua PWI Kabupaten Bengkalis, Adi Putra, menyambut baik langkah Zulham menyelesaikan persoalan melalui pertemuan langsung. Menurutnya, kedatangan tersebut menunjukkan itikad baik sekaligus membuka kembali ruang komunikasi antara pejabat publik dan insan pers.
“Hubungan UPT Samsat Bengkalis selama ini sangat baik. Kami mengapresiasi karena Pak Zulham datang langsung menyampaikan permohonan maaf. Ini menunjukkan adanya niat baik untuk memperbaiki komunikasi ke depan,” ujar Adi.
Adi menambahkan, keterbukaan komunikasi menjadi bagian penting dalam hubungan pemerintah dan media, terutama ketika informasi yang dibahas menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Sebagus apa pun kinerja sebuah instansi, tanpa publikasi tentu masyarakat tidak akan mengetahuinya. Karena itu sinergi pemerintah dengan media harus terus dijaga,” katanya.
Polemik tersebut sebelumnya bermula ketika tiga wartawan meminta konfirmasi kepada Zulham mengenai program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang digelar Pemerintah Provinsi Riau selama Agustus 2026. Respons melalui WhatsApp kemudian menjadi sorotan karena dinilai belum menjawab substansi pertanyaan sekaligus menimbulkan kesan tertutup terhadap akses informasi.
Situasi itu sempat mendapat perhatian PWI Bengkalis. Organisasi profesi wartawan tersebut mengingatkan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari komunikasi pejabat publik, terlebih ketika informasi berkaitan dengan program pelayanan yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Pertemuan tersebut dihadiri TSM Iqbal dari RRI.co.id, Didik Purwanto dari Riauterkini.com, Muhammad Natsir dari Tribun Pekanbaru, pengacara Sukardi, serta Indra Jet dari Rakyat45.com.
Dengan pertemuan tersebut, persoalan komunikasi antara Zulham dan wartawan menemukan jalan penyelesaian melalui dialog langsung. Kedua pihak diharapkan dapat melanjutkan hubungan kerja secara profesional, terbuka, dan tetap menempatkan kepentingan publik sebagai tujuan utama.**
