Rakyat45.com, Teluk Kuantan – Fraksi Golkar DPRD Kuantan Singingi (Kuansing) meminta Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing H. Mukhlisin memfokuskan langkah awal pemerintahannya pada penyelesaian utang daerah agar kondisi keuangan dan roda pemerintahan kembali stabil.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kuansing, Mairizaldi, ST menilai pembayaran utang kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Kalau ingin stabil ke depan, prioritaskan bayar utang piutang,” kata Mairizaldi kepada Rakyat45.com, Sabtu(4/7/2026).
Menurutnya, utang yang harus segera diselesaikan meliputi pembayaran gaji guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), guru tahfiz, gharim masjid, petugas kebersihan, perangkat desa, serta gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu. Selain itu, pemerintah juga diminta memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga.
“Ini harus diselesaikan pembayarannya. Tentu tak bisa sekaligus. Harus diangsur. Tak bisa dibiarkan. Karena ini hak rakyat,” ujarnya.
Golkar juga menyarankan pemerintah daerah melakukan rasionalisasi anggaran secara menyeluruh. Bahkan, pembangunan fisik dinilai perlu ditunda sementara agar kemampuan fiskal difokuskan untuk menyelesaikan kewajiban yang masih tertunda.
“Harus ada sikap berani dari pemerintah. Khusus Plt Bupati dan Plh Sekda. Kalau tidak, daerah akan terjebak terus dengan bertambahnya utang,” katanya.
Selain utang kepada masyarakat dan rekanan, Mairizaldi mengingatkan masih adanya kewajiban kepada Bank Riau Kepri sebesar Rp50 miliar yang juga menjadi beban keuangan daerah.
“Harus ditata. Jangan salah dalam memulai langkah. Karena ini perlu langkah tegas dari pemerintah ke depan,” tegasnya.
Fraksi Golkar turut mendorong agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan segera disusun dan diajukan kepada DPRD Kuansing. Bersamaan dengan itu, pemerintah diminta menghentikan kegiatan seremonial dan menunda proses lelang pengadaan barang dan jasa sebagai langkah efisiensi anggaran.
“Jadi, selain prioritaskan membayar utang kepada rakyat, kami juga mendorong segera lakukan rasionalisasi terhadap kegiatan-kegiatan seremonial. Tidak melelang kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dan segera usulkan perubahan anggaran ke dewan,” ujar Mairizaldi.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi Golkar meminta pemerintah mengevaluasi kembali target pendapatan agar lebih realistis dan mengacu pada capaian riil dalam tiga tahun terakhir.
“Soal PAD harus realistis dan dihitung betul targetnya. Dan ini harus berpedoman kepada realisasi atau capaian riil PAD 3 tahun terakhir,” jelasnya.***
