Rakyat45.com, Meranti – Pembangunan Jembatan Suak Nipah di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, membutuhkan kepastian desain, kesiapan anggaran, dan dukungan lintas pihak sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan. Persoalan fondasi, kondisi pipa di lokasi, serta keterbatasan akses sungai menjadi sejumlah aspek yang dibahas DPRD bersama pemerintah daerah dan perusahaan terkait, Rabu (14/10/2026).
Rapat koordinasi yang dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., tersebut melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), PT ITA, dan PT RAPP. Pertemuan ini diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan teknis sekaligus menyelaraskan peran masing-masing pihak dalam mempersiapkan pembangunan jembatan.
Khalid Ali menegaskan, keterlibatan pemerintah daerah dan kedua perusahaan diperlukan agar rencana pembangunan dapat ditindaklanjuti secara terarah. Ia menyoroti kondisi pipa di lokasi yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan fondasi agar pelaksanaan pekerjaan tidak terkendala persoalan teknis.
Dari sisi administrasi dan pembiayaan, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri, S.H., mengingatkan bahwa pelaksanaan pembangunan harus mengikuti ketentuan penganggaran yang berlaku.
” Setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disahkan, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan perencanaan serta mekanisme yang telah ditetapkan.”
Sudandri juga menekankan pentingnya kejelasan desain konstruksi dan perhitungan biaya sebagai landasan untuk menentukan kebutuhan pendanaan serta tanggung jawab setiap pihak.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Suak Nipah telah tercantum dalam program dinas. Meski demikian, pembahasan internal masih diperlukan untuk mematangkan perencanaan sebelum mekanisme pelaksanaannya ditentukan.
Perwakilan tim PT ITA, Fajri, menyebut desain teknis sebagai acuan penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah material yang diperlukan. Ia berharap Dinas PUPR dapat membantu menyiapkan rancangan jembatan agar seluruh pihak memiliki pedoman yang sama.
Tantangan lainnya terletak pada kondisi sungai yang tidak memungkinkan kapal berukuran besar mencapai lokasi pembangunan. Situasi tersebut memengaruhi pengangkutan material dan peralatan, sehingga metode pengerjaan fondasi tiang perlu disesuaikan dengan keadaan lapangan, termasuk kemungkinan menggunakan cara manual.
Untuk mendukung kebutuhan logistik, Dinas Perhubungan menyatakan kesiapannya membantu mengatur akses mobilisasi peralatan dan material menuju lokasi. Dukungan ini menjadi salah satu unsur penting dalam menyesuaikan rencana pekerjaan dengan keterbatasan akses yang tersedia.
Menutup rapat, Khalid Ali berharap anggaran APBD yang telah tersedia dapat mendukung persiapan pembangunan, terutama pekerjaan fondasi. Ia juga menyampaikan bahwa pertemuan lanjutan akan digelar untuk menyepakati langkah teknis dan pembagian peran setiap pihak.
Hasil pembahasan tersebut menjadi dasar bagi tahapan persiapan berikutnya. Kejelasan desain, perhitungan biaya, metode konstruksi, serta dukungan material dan logistik perlu dipastikan agar pembangunan Jembatan Suak Nipah dapat berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat.**
