Advertorial

Pemprov Riau Perkuat Pencegahan Ekstremisme melalui Penyusunan RAD-PE 2026–2029

14
×

Pemprov Riau Perkuat Pencegahan Ekstremisme melalui Penyusunan RAD-PE 2026–2029

Sebarkan artikel ini
Pemprov Riau Perkuat Pencegahan Ekstremisme
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan.

RAKYAT45.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD-PE) Provinsi Riau Tahun 2026–2029.

Langkah strategis tersebut dibahas dalam kegiatan penguatan RAD-PE yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, unsur intelijen, serta berbagai pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan dan program pencegahan ekstremisme di Provinsi Riau.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, hadir bersama Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI Dionisius Elvan Swasono, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), unsur intelijen, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dari 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Dalam kegiatan tersebut, Syahrial Abdi menyampaikan bahwa penyusunan RAD-PE menjadi langkah penting untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, upaya pencegahan ekstremisme dapat diintegrasikan ke dalam program pembangunan daerah sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Ia juga menyoroti Indeks Potensi Radikalisme Provinsi Riau pada 2024 yang tercatat sebesar 12,8. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan indeks nasional sebesar 11,6.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian bersama untuk memperkuat pemetaan potensi kerawanan wilayah, meningkatkan koordinasi antarlembaga, serta mengoptimalkan program pencegahan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Wilayah (Kasatgaswil) Riau Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol Sunadi, hadir sebagai salah satu narasumber. Ia memaparkan perkembangan situasi dan potensi ancaman penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET), termasuk Nihilistic Violent Extremism (NVE) di Provinsi Riau.

Dalam pemaparannya, Sunadi menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun sistem pencegahan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Ia turut menjelaskan sejumlah langkah strategis Satgaswil Riau melalui program RATAKAN (Riau Tangkal Kekerasan dan Kembangkan Nilai Kebangsaan). Program tersebut telah menjangkau 151 sekolah dengan sasaran edukasi sebanyak 34.392 siswa dan 3.386 guru.

Selain edukasi di lingkungan pendidikan, Satgaswil Riau mengembangkan Kelompok Kesadaran dan Kewaspadaan Dini (KOPDARWAS) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendeteksi potensi penyebaran paham ekstremisme.

Satgaswil Riau juga membentuk Pos Lingkungan Deradikalisasi sebagai wadah pendampingan dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana terorisme.

Sunadi turut menyoroti tantangan penyebaran paham ekstremisme melalui media sosial dan ruang digital, terutama yang menyasar anak-anak serta generasi muda. Karena itu, penguatan literasi digital, wawasan kebangsaan, dan ketahanan keluarga dinilai menjadi bagian penting dari strategi pencegahan.

Melalui penyusunan RAD-PE 2026–2029, Pemprov Riau didorong untuk mengintegrasikan program pencegahan ekstremisme ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Upaya tersebut juga mencakup penguatan pemetaan kerawanan wilayah serta peningkatan koordinasi dan pertukaran informasi antarlembaga.

Keterlibatan Satgaswil Riau Densus 88 Antiteror Polri dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung penyusunan RAD-PE berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah. Sinergi pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat pencegahan penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.30 WIB hingga 12.30 WIB tersebut ditutup dengan diskusi dan tanya jawab bersama peserta. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan kondusif.

Pemprov Riau berharap penyusunan RAD-PE Tahun 2026–2029 dapat menghasilkan langkah pencegahan yang lebih terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan guna memperkuat ketahanan masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Riau.***