Advertorial

Kepulauan Meranti Sepakati APBD 2027 Rp1,068 Triliun, PAD Dipatok Rp185,5 Miliar

7
×

Kepulauan Meranti Sepakati APBD 2027 Rp1,068 Triliun, PAD Dipatok Rp185,5 Miliar

Sebarkan artikel ini
DPRD dan Bupati Kepulauan Meranti menyepakati KUA-PPAS APBD 2027 sebesar Rp1,068 triliun dengan target pendapatan daerah Rp1,065 triliun.

TAKTIKNEWS.COM – KUA-PPAS APBD 2027 Kepulauan Meranti disepakati DPRD bersama pemerintah kabupaten dengan proyeksi total anggaran mencapai Rp1,068 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,065 triliun, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp185,53 miliar.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pimpinan DPRD dan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan Pertama Tahun Persidangan 2026, Senin (16/11/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kepulauan Meranti itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Ardiansyah, S.H., M.Si., didampingi Ketua DPRD H. Khalid Ali, S.E., dan Wakil Ketua Antoni Shidarta, S.H., M.H. Sejumlah unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, perwakilan instansi vertikal, serta undangan lainnya turut menghadiri agenda tersebut.

Dari total 30 anggota DPRD, sebanyak 21 orang tercatat hadir dan menandatangani daftar kehadiran. Dengan jumlah tersebut, rapat dinyatakan memenuhi kuorum sesuai Pasal 132 Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.

Sebelum penandatanganan, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyelesaikan pembahasan mengenai proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk tahun anggaran mendatang.

Seluruh anggota dewan yang hadir menyetujui hasil pembahasan secara aklamasi. Pimpinan sidang kemudian mengesahkan persetujuan tersebut melalui ketukan palu, dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama Bupati.

### Pendapatan daerah ditargetkan Rp1,065 triliun

Berdasarkan hasil pembahasan, postur APBD Murni Kepulauan Meranti 2027 direncanakan sebesar Rp1.068.013.121.980. Sementara itu, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1.065.413.121.980.

Pendapatan tersebut berasal dari dua sumber utama, yakni PAD sebesar Rp185.536.761.562 dan pendapatan transfer sebesar Rp879.876.360.418.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan transfer masih mendominasi penerimaan daerah. Sementara PAD menjadi salah satu komponen yang perlu terus diperkuat melalui optimalisasi potensi ekonomi dan sumber penerimaan lokal.

Pada sisi belanja, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.068.013.121.980. Dengan proyeksi pendapatan tersebut, struktur anggaran mencatat defisit sebesar Rp2,6 miliar.

Pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp2.600.000.000 untuk menutup defisit tersebut. Adapun pengeluaran pembiayaan ditetapkan nihil sehingga pembiayaan netto mencapai Rp2,6 miliar.

Melalui skema tersebut, pendapatan daerah ditambah pembiayaan netto dapat menyeimbangkan total belanja yang direncanakan.

Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar mengapresiasi DPRD dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2027.

Ia menegaskan, kesepakatan tersebut bukan akhir dari proses penganggaran, melainkan menjadi landasan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

Asmar berharap penyusunan anggaran dapat berlangsung secara realistis, berimbang, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, arah kebijakan anggaran 2027 telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepulauan Meranti. Penyusunannya juga memperhatikan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat.

Asmar menyebutkan tiga agenda utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah pada 2027. Ketiganya meliputi percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengurangan kesenjangan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Pada sektor ekonomi, pemerintah akan mengoptimalkan potensi pertanian dan komoditas unggulan daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta membuka peluang ekonomi baru.

Di bidang pelayanan publik, pemerintah memprioritaskan pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Perhatian juga diarahkan kepada masyarakat di wilayah terpencil dan antarpulau agar memperoleh layanan yang lebih merata.

Sementara untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah akan memperkuat jaring pengaman sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Asmar menekankan pentingnya ketepatan sasaran agar program pemerintah benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mengelola anggaran dengan mengutamakan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Setelah kesepakatan ditandatangani, Asmar menginstruksikan TAPD bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menindaklanjuti hasil pembahasan.

Ia meminta setiap perangkat daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan pagu anggaran dan indikator kinerja yang telah disepakati.

Dokumen tersebut selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027 beserta Nota Keuangan.

Asmar menilai, setiap rupiah dalam APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, seluruh program pemerintah harus memiliki sasaran yang jelas dan menghasilkan dampak nyata terhadap pembangunan daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas berbagai masukan selama pembahasan. Menurutnya, perbedaan pandangan dan kritik merupakan bagian dari proses demokrasi dalam merumuskan kebijakan anggaran.

Mengakhiri sambutannya, Asmar mengajak DPRD dan pemerintah daerah menjaga sinergi agar seluruh tahapan penyusunan APBD 2027 berjalan lancar.

“Marilah kita bersama-sama membangun Kabupaten Kepulauan Meranti demi mewujudkan masyarakat yang Unggul, Agamis, dan Sejahtera,” ujar Bupati Asmar.

Kesepakatan KUA-PPAS tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD 2027. Rincian program dan alokasi anggaran masih akan melalui tahapan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. (ADV)